Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2026 mengungkap capaian positif bagi penguatan ekonomi nasional. Berdasarkan data terbaru, akumulasi wakaf yang berhasil dihimpun secara nasional kini telah mencapai Rp30 triliun.

Wakil Ketua BWI, KH Tatang Astarudin, mengatakan capaian tersebut melampaui target progresif yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp9,9 triliun.

"Secara data, kita sudah mencapai progres luar biasa melampaui target RPJMN. Namun, perlindungan aset tetap menjadi prioritas karena masih ada sekitar 37 persen tanah wakaf yang belum bersertifikat," kata dia saat Rakernas BWI 2026, Kamis (16/7/2026).

Baca Lainnya :

• Kemenag Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf0
• BWI Dorong Wakaf Jadi Mesin Ekonomi0
• Menteri ATR Tuntaskan Sertifikasi Wakaf0
• Ditutup, FESyar Catat Transaksi Rp14,7 M0
• Wakaf Bisa Disertifikat Meski Wakif Wafat0

Menutup rangkaian Rakernas, BWI merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat ekosistem perwakafan nasional menuju kedaulatan wakaf yang lebih kuat.

Dalam bidang transformasi digital dan peningkatan profesionalisme, KH Tatang Astarudin mengatakan BWI mendorong perluasan penggunaan Super Apps BWI dan Waqf Marketplace guna meningkatkan transparansi penghimpunan dana wakaf. Selain itu, penguatan kapasitas nazhir melalui sertifikasi kompetensi menjadi agenda prioritas nasional agar pengelolaan aset wakaf semakin profesional dan produktif.

Tambah dia, dalam aspek penguatan regulasi dan hak keuangan, BWI mendesak pemerintah bersama DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan status BWI sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) dengan masa bakti lima tahun, sekaligus memberikan kewenangan kepada BWI sebagai nazhir negara dalam mengelola aset negara melalui skema wakaf.

"Untuk sinergi lintas sektoral, mendorong terciptanya sistem data tunggal perwakafan melalui integrasi data antara BWI, Kementerian Agama, dan Kementerian ATR/BPN. BWI juga mendorong gerakan Wakaf Legislator Indonesia (Wali) di seluruh tingkat parlemen," ujar dia.

Mengenai dukungan pemerintah daerah, menurut dia, BWI Pusat akan melakukan advokasi secara intensif kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah menyediakan alokasi dana operasional bagi BWI daerah demi menjaga keberlanjutan program perwakafan hingga tingkat akar rumput.

KH Tatang Astarudin menegaskan visi BWI dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 adalah menjadikan BWI sebagai Sovereign Waqf Asset Manager. Menurut dia, visi tersebut bertujuan mewujudkan wakaf yang memiliki kedaulatan penuh secara yuridis maupun finansial sebagai salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional.

"Apa yang kita torehkan hari ini adalah bagian dari legasi untuk membangun peradaban bagi anak cucu kita. Mari kita saling menguatkan barisan untuk mewujudkan wakaf sebagai pilar andalan ekonomi bangsa," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, BWI juga mengumumkan Provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat pertama nasional dalam Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2026, menggantikan dominasi provinsi yang sebelumnya menjadi juara.

Penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua BWI pada penutupan Rakernas yang berlangsung di Jakarta pada 15–16 Juli 2026. Jawa Tengah menempati posisi teratas dengan skor 0,588 dan masuk kategori sangat baik.

Lima besar provinsi dengan Indeks Wakaf Nasional terbaik tahun 2026 yakni Jawa Tengah dengan skor 0,588, Riau dengan skor 0,549, Sumatera Barat dengan skor 0,512, Kalimantan Barat dengan skor 0,497, serta Aceh dengan skor 0,476. Seluruh provinsi tersebut memperoleh kategori sangat baik.

"Selamat kepada Jawa Tengah. Progresnya sangat luar biasa dan ini membuktikan bahwa kerja keras kolaboratif di daerah membuahkan hasil nyata. IWN ini adalah alat diagnosis agar setiap daerah bisa membaca di mana titik lemahnya untuk segera diperbaiki," ujar dia di hadapan seluruh pimpinan dan pengurus BWI se-Indonesia.

Kontributor: Raeihan

Editor: MAS

Sumber: www.khazanah.republika.co.id