Pangan bukan sekadar urusan berapa ton beras diproduksi atau seberapa penuh gudang penyimpanan pemerintah. Di balik setiap piring makanan, ada petani yang menghadapi ketidakpastian cuaca, lahan yang semakin terdesak, biaya produksi yang meningkat, serta rantai distribusi yang tidak selalu menguntungkan produsen. Persoalan pangan pada akhirnya bukan hanya persoalan ketersediaan, melainkan juga siapa yang memproduksi, siapa yang memperoleh akses, dan siapa yang menikmati hasilnya.

Indonesia memang mencatat kemajuan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan Indeks Ketahanan Pangan nasional 2025 mencapai 73,00. Sebanyak 433 kabupaten/kota atau 84,24 persen masuk kategori tahan pangan. Namun, 81 kabupaten/kota lainnya masih tergolong rentan rawan pangan. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian nasional belum sepenuhnya menggambarkan keadaan setiap wilayah. Ketahanan pangan masih membutuhkan pemerataan akses, penguatan produksi lokal, dan perlindungan masyarakat rentan.

Di tengah tantangan itu, ada persoalan lain yang tidak kalah mendasar: regenerasi petani. Ketika generasi muda semakin jauh dari sektor pertanian, siapa yang akan menjaga keberlanjutan sistem pangan pada masa mendatang? Filantropi Islam dapat mengambil peran strategis dengan menghubungkan agenda ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan investasi sosial bagi generasi muda.

Baca Lainnya :

• Dana Umat dan Lahirnya Inovator Sosial0
• Ketika Beasiswa Harus Melahirkan Integritas0
• Dana Umat dan Masa Depan Pekerjaan Hijau0
• Dana Umat untuk Kemandirian Digital0
• Dana Umat dan Mimpi Wirausaha Muda0

Menyiapkan Generasi Muda, Menjaga Masa Depan Pangan

Sektor pertanian membutuhkan lebih dari sekadar tenaga kerja. Ia membutuhkan pengetahuan, inovasi, akses teknologi, pembiayaan, dan kepastian pasar. Sayangnya, sektor ini belum selalu dipandang sebagai pilihan karier yang menjanjikan oleh generasi muda.

Data Sensus Pertanian 2023 yang dikutip Bapanas menunjukkan petani berusia 19–39 tahun berjumlah sekitar 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari total petani Indonesia. Dari jumlah petani milenial tersebut, 57,8 persen belum menggunakan teknologi. Data ini memperlihatkan dua pekerjaan besar sekaligus: mempercepat regenerasi petani dan memperluas pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pertanian.

Anak muda seharusnya tidak hanya didorong menjadi petani dalam pengertian konvensional. Mereka dapat menjadi pengembang teknologi pertanian, pengelola rantai pasok, pengusaha pengolahan pangan, peneliti benih, penggerak pertanian organik, hingga pelaku usaha yang mengurangi susut dan sisa pangan. Dengan demikian, pertanian tidak lagi dipersempit sebagai pekerjaan yang bergantung pada lahan dan tenaga fisik, tetapi menjadi ekosistem ekonomi yang membuka beragam peluang.

Bapanas melalui publikasi pada September 2026 juga menyoroti peran Gen Z dalam pengurangan sisa pangan. Kreativitas anak muda dapat diterjemahkan menjadi kampanye perubahan konsumsi, gerakan komunitas, penelitian, dan inovasi sistem pangan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda tidak harus dimulai dari kepemilikan lahan. Mereka dapat masuk dari berbagai titik dalam rantai pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Namun, semangat saja tidak cukup. Anak muda membutuhkan pelatihan, pendampingan, akses permodalan, teknologi, dan jaringan pemasaran. Di sinilah lembaga filantropi Islam dapat mengisi ruang yang belum sepenuhnya dijangkau pembiayaan komersial. Program pemberdayaan harus dirancang berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren pertanian digital.

Zakat dan Wakaf sebagai Infrastruktur Ketahanan Pangan

Filantropi Islam memiliki landasan etis dan ekonomi untuk terlibat dalam agenda tersebut. Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), keturunan (hifz al-nasl), dan lingkungan (hifz al-bi'ah) berkaitan erat dengan keberlanjutan sistem pangan. Pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan diproduksi secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kemaslahatan masyarakat.

Penelitian Us’an, Sriyono, Lukman Fauroni, dan Suroto (2026) berjudul “Kontribusi Filantropi Islam dalam Penanggulangan Krisis Pangan: Implementasi Model Integratif pada Zakat dan Wakaf Produktif” menawarkan kerangka yang relevan. Kajian tersebut membedakan fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk menjamin akses pangan dan wakaf sebagai aset jangka panjang yang dapat menopang produksi pangan. Keduanya perlu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar menghasilkan peningkatan akses pangan, kapasitas produksi, serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Sementara itu, penelitian Abdil Fadhil Ridho dan Hery Irawan (2026) tentang keselarasan maqashid al-syariah dengan pertanian berkelanjutan menyoroti potensi pembiayaan syariah melalui akad salam, mudharabah, musyarakah, dan wakaf produktif. Skema tersebut dapat memperluas akses modal petani kecil, sekaligus mendorong pertanian yang lebih adil dan lestari. Kajian ini juga mengingatkan bahwa rendahnya literasi fikih muamalah menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi.

Arah tersebut dapat dikaitkan dengan program Lumbung Pangan BAZNAS dalam 13 Program Prioritas 2026–2031. Program ini diarahkan untuk memperkuat sektor pangan melalui dukungan modal usaha tani, sarana produksi, teknologi pertanian, pendampingan budidaya, dan akses pemasaran bagi petani mustahik. Ruang pengembangannya terbuka untuk melibatkan anak muda sebagai pendamping teknologi, pengolah hasil pertanian, maupun penggerak usaha pangan lokal.

Meski demikian, penggunaan zakat harus tetap mematuhi ketentuan syariah dan memperhatikan hak delapan golongan penerima. Zakat tidak dapat diperlakukan sebagai dana investasi bebas untuk semua proyek pangan. Pendayagunaannya harus memiliki hubungan yang jelas dengan peningkatan kesejahteraan mustahik. Adapun infak, sedekah, dan wakaf dapat melengkapi pembiayaan sesuai karakter, akad, serta peruntukannya.

Ke depan, lembaga filantropi perlu membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha. Program bagi generasi muda dapat mencakup beasiswa pertanian, inkubasi usaha pangan, pelatihan teknologi, pendampingan petani, hingga pengembangan fasilitas pascapanen berbasis wakaf. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau dana yang disalurkan, tetapi dari peningkatan pendapatan petani, produktivitas, akses pasar, penyerapan tenaga kerja muda, dan keberlanjutan usaha.

Ketahanan pangan tidak akan kokoh jika petaninya terus menua, anak mudanya menjauh, dan pembiayaannya hanya hadir ketika krisis terjadi. Filantropi Islam perlu bergerak dari sekadar meringankan beban menuju pembangunan kemampuan masyarakat untuk menjaga sumber pangannya sendiri. Sebab, masa depan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang tumbuh di tanah hari ini, tetapi juga oleh generasi yang bersedia merawat, mengembangkan, dan memastikan hasilnya dapat dinikmati semua orang. (*)