Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Melalui ketetapan tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan vape hingga aktivitas produksi dan perdagangannya berstatus haram.

Fatwa ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.

Baca Lainnya :

• Kemenag Percepat Pemulihan Pesantren Aceh0
• Ada Skema Baru Bantuan Iuran BPJS0
• Baznas Raih Mandaya Awards 0
• Kemenag Perkuat Layanan KUA 0
• Ada Kursus Internasional Ulama Perempuan0

"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).

Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.

MUI turut menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif. Zat tersebut dinilai dapat menimbulkan dampak negatif serius terhadap sistem saraf maupun kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Ketentuan fatwa tidak hanya mengatur penggunaan vape oleh konsumen, tetapi juga mencakup potensi penyalahgunaan serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produk tersebut.

Pada poin kedua, MUI menetapkan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Sementara itu, poin ketiga menegaskan larangan terhadap kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.

‘’Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.

Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Prof Niam berharap masyarakat, terutama pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta menaati ketentuan hukum Islam tersebut. Langkah ini diharapkan turut menjaga kesehatan jasmani, melindungi kelestarian lingkungan, serta mencegah masyarakat dari ancaman narkoba dan berbagai zat adiktif lainnya.

Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya membangun kehidupan umat yang lebih baik. Semangat melindungi sesama ini juga dapat diwujudkan melalui gerakan zakat dan infak yang mendukung edukasi kesehatan, pendampingan masyarakat, serta berbagai program pencegahan yang bermanfaat. Dengan memperkuat kepedulian dan gotong royong, kebaikan tidak hanya hadir untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membangun lingkungan yang lebih sehat dan masa depan generasi yang lebih terlindungi.

Kontributor: Raeihan
Editor: MAS
Sumber: www.mui.or.id