Indonesia telah memiliki tradisi memberi yang kuat jauh sebelum istilah filantropi dikenal luas. Praktik zakat, infak, sedekah, wakaf, gotong royong, dan berbagai bentuk kedermawanan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Perubahan yang terjadi bukan pada budaya memberi, melainkan pada cara sumber daya tersebut dikelola, disalurkan, dan diarahkan agar mampu menghasilkan perubahan yang lebih luas.

Potensi filantropi Indonesia juga dinilai sangat besar. Pada Agustus 2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut potensi filantropi Indonesia diperkirakan mencapai Rp649,5 hingga Rp665,5 triliun per tahun.

Baca Lainnya :

• Superindo dan RZ Tebar 2.900 Paket Donasi0
• Mitsui Bantu Korban Gempa di Manggarai0
• Prudential Syariah dan LAZ Al Azhar Bantu NTT0
• Akulaku Bantu Penyintas Gempa NTT0
• Pemerintah Dorong Optimalisasi Filantropi0

Potensi tersebut berasal dari sejumlah sumber, mulai dari zakat, infak dan sedekah, wakaf, filantropi berbasis keagamaan, hingga kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Besarnya potensi itu menunjukkan bahwa kedermawanan tidak hanya menjadi praktik sosial individu, tetapi juga memiliki sumber daya yang dapat mendukung pembangunan.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara amal atau charity dengan filantropi. Amal umumnya diberikan sebagai respons terhadap kebutuhan yang mendesak dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

Bantuan berupa makanan bagi korban bencana, biaya pengobatan, maupun bantuan kepada keluarga yang membutuhkan merupakan contoh amal yang secara langsung membantu meringankan beban masyarakat.

Sementara itu, filantropi memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga berupaya memahami akar persoalan yang menyebabkan kebutuhan tersebut muncul.

Pendekatan filantropi cenderung lebih strategis, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya mengenai siapa yang membutuhkan bantuan, tetapi juga mengenai penyebab persoalan dan langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perubahan berkelanjutan.

Perbedaan tersebut tidak berarti amal memiliki peran yang lebih rendah dibandingkan filantropi. Dalam kondisi darurat, bantuan langsung tetap dibutuhkan. Namun, ketika persoalan terus berulang, pendekatan filantropi dapat diarahkan untuk melihat akar masalah, memperkuat kapasitas masyarakat, memengaruhi kebijakan, membangun ekosistem, dan mendorong kolaborasi.

Dengan demikian, amal dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan saat ini, sedangkan filantropi memperluas pemanfaatan sumber daya untuk mendorong perubahan dalam jangka panjang.

Filantropi Indonesia sendiri tidak muncul secara tiba-tiba ketika istilah tersebut mulai populer. Perkembangannya memiliki akar panjang dalam praktik kedermawanan masyarakat. Zakat, sedekah, wakaf, gotong royong, dan solidaritas komunitas telah menjadi mekanisme untuk menghimpun serta menyalurkan sumber daya jauh sebelum konsep philanthropy masuk ke dalam pembahasan pembangunan.

Perubahan yang terjadi lebih terlihat pada meningkatnya tingkat organisasi dan kompleksitas pengelolaan. Praktik memberi kini semakin banyak dilakukan melalui lembaga, yayasan, organisasi pengelola zakat, yayasan keluarga, yayasan perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai bentuk kelembagaan lainnya.

Pengelolaan sumber daya tersebut juga semakin disertai perencanaan program, tata kelola, pengembangan kapasitas, pemantauan, evaluasi, pelaporan, hingga pengukuran dampak.

Karena itu, perkembangan filantropi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai proses evolusi budaya memberi yang telah lama hidup menjadi praktik yang semakin terorganisasi, strategis, kolaboratif, dan sistemik.

Perubahan tersebut membuat filantropi hadir dalam berbagai bentuk berdasarkan sumber pemberiannya. Salah satunya adalah filantropi keluarga atau family philanthropy yang dilakukan keluarga melalui yayasan atau lembaga untuk mengelola sumber daya secara lebih terstruktur.

Selain menyalurkan kekayaan, filantropi keluarga juga dapat menjadi sarana untuk meneruskan nilai-nilai kedermawanan kepada generasi berikutnya.

Bentuk lainnya adalah filantropi perusahaan atau corporate philanthropy. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan tersebut melalui CSR, yayasan perusahaan, maupun berbagai bentuk kontribusi sosial lainnya.

Perkembangannya menunjukkan bahwa kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan semakin dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan dan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas tambahan.

Filantropi berbasis keagamaan atau faith-based philanthropy juga menjadi salah satu bentuk yang berkembang kuat di Indonesia. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam tradisi Islam, persepuluhan dalam tradisi Kristen dan Katolik, serta berbagai bentuk kedermawanan dalam tradisi Hindu, Buddha, dan Konghucu menjadi bagian dari sumber daya sosial yang terus bergerak di masyarakat.

Selain itu, terdapat filantropi berbasis komunitas atau community philanthropy yang mengandalkan kekuatan kolektif masyarakat. Model tersebut memiliki kedekatan dengan semangat gotong royong karena sumber daya dihimpun dan dikelola bersama untuk memenuhi kebutuhan komunitas.

Namun, ekosistem filantropi tidak hanya dapat dilihat dari pihak yang memberikan sumber daya. Peran organisasi dalam mengelola dan menggerakkan sumber daya juga menjadi bagian penting.

Setidaknya terdapat tiga peran yang umum dijalankan, yakni organisasi pemberi dana atau grantmaker organization, organisasi perantara atau intermediary organization, serta organisasi pelaksana atau implementing organization.

Organisasi grantmaker menyediakan atau mengelola hibah untuk mendukung organisasi masyarakat sipil, komunitas, lembaga penelitian, maupun berbagai inisiatif sosial. Perannya tidak sebatas menyalurkan dana, tetapi juga menentukan prioritas, memilih mitra, memberikan dukungan, memantau penggunaan dana, dan mempelajari dampak hibah.

Sementara itu, intermediary organization berfungsi sebagai penghubung antara pemilik sumber daya dengan pihak yang mempunyai pengetahuan, akses, atau kapasitas untuk menjalankan solusi.

Peran tersebut dapat dilakukan dengan mempertemukan donor dan organisasi pelaksana, mengelola dana, menyediakan platform penggalangan dana, hingga membangun hubungan antaraktor. Dalam menghadapi persoalan kompleks, keberadaan organisasi perantara menjadi penting karena perubahan sering membutuhkan kerja sama lintas organisasi dan sektor.

Adapun implementing organization menjalankan program secara langsung bersama masyarakat. Organisasi tersebut terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan, perancangan intervensi, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi.

Kedekatan dengan masyarakat memungkinkan organisasi memperoleh pembelajaran langsung dari kondisi lapangan dan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan.

Ketiga peran tersebut tidak selalu dijalankan secara terpisah. Sebuah organisasi dapat menjalankan fungsi grantmaker, intermediary, sekaligus implementer sesuai strategi dan konteks program yang dijalankan.

Keragaman fungsi tersebut menunjukkan bahwa filantropi telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai aktor, bukan hanya aktivitas pemberian dana.

Perubahan menuju pendekatan yang lebih sistemik juga terlihat dari semakin eratnya hubungan filantropi dengan agenda pembangunan. Indonesia Philanthropy Outlook 2024 yang diterbitkan Perhimpunan Filantropi Indonesia menunjukkan semakin banyak lembaga filantropi yang menghubungkan programnya dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Pada 2022, sekitar 84,9 persen lembaga filantropi telah menyelaraskan program dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Angka tersebut meningkat menjadi 89 persen pada 2024.

Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan lembaga filantropi untuk menempatkan program dalam kerangka tujuan pembangunan yang lebih terarah, bukan sekadar menjalankan intervensi secara terpisah.

Prioritas isu dalam kegiatan filantropi juga semakin beragam. Pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perubahan iklim, lingkungan hidup, serta kemiskinan menjadi sejumlah bidang yang mendapat perhatian.

Sekitar 69 persen lembaga filantropi juga tercatat memiliki komitmen terhadap agenda perubahan iklim. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap persoalan struktural dan jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan, filantropi dapat berfungsi sebagai enabler. Perannya bukan untuk menggantikan pemerintah atau sektor lainnya, tetapi mengisi ruang yang belum terjangkau, menguji pendekatan baru, mempertemukan sumber daya, serta mendorong kolaborasi.

Perjalanan dari amal menuju filantropi pada akhirnya bukan berarti meninggalkan tradisi memberi yang telah berkembang di masyarakat Indonesia. Sebaliknya, filantropi modern tumbuh dari tradisi kedermawanan tersebut dan kemudian berkembang menjadi praktik yang lebih terstruktur, strategis, serta sistemik.

Amal tetap memiliki fungsi penting dalam merespons kebutuhan mendesak. Sementara itu, filantropi memperluas pemanfaatan sumber daya dengan membangun kapasitas, memperkuat masyarakat, dan berupaya menangani akar persoalan.

Perkembangan tersebut membuat filantropi memiliki posisi yang semakin strategis dalam pembangunan. Filantropi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan kegiatan sosial, tetapi juga dapat menjadi katalisator yang mempertemukan sumber daya, pengetahuan, organisasi, komunitas, dan berbagai sektor untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan.

Kontributor: Afriza Nur'ani
Editor: MAS
Sumber: www.filantropi.or.id