Setiap bantuan yang tiba di Gaza membawa harapan bagi masyarakat yang kehilangan rumah, keluarga, dan sumber penghidupan. Namun, di balik paket pangan dan obat-obatan yang dibagikan, terdapat persoalan lebih besar yang tidak selesai hanya dengan pengiriman bantuan: bagaimana masyarakat Palestina dapat membangun kembali kehidupan ketika rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur ekonominya telah hancur?

Penilaian kerusakan dan kebutuhan pemulihan Gaza yang dirilis Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Bank Dunia pada April 2026 memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai 71,4 miliar dollar AS selama sepuluh tahun. Sebanyak 26,3 miliar dollar AS dibutuhkan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan dasar, membangun kembali infrastruktur penting, dan mendukung pemulihan ekonomi. Kerusakan fisik diperkirakan mencapai 35,2 miliar dollar AS, sementara kerugian ekonomi dan sosial mencapai 22,7 miliar dollar AS.

Angka tersebut menunjukkan bahwa krisis Palestina bukan semata-mata persoalan distribusi bantuan kemanusiaan. Ia merupakan persoalan keberlangsungan hidup dan masa depan sebuah masyarakat. Dalam situasi demikian, filantropi Islam perlu bergerak melampaui penggalangan donasi sesaat menuju pembiayaan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Dana Umat untuk Ketangguhan Penanggulangan Bencana0
• Dana Abadi Umat untuk Kesehatan Publik0
• Mengolah Sampah, Memperkuat Ekonomi Umat0
• Zakat dan Spirit Pahlawan Kemiskinan0
• PR Zakat Harus Berani Terbuka0

Indonesia memiliki modal sosial untuk mengambil peran tersebut. Solidaritas masyarakat terhadap Palestina telah diwujudkan melalui berbagai lembaga zakat, organisasi kemanusiaan, komunitas, dan gerakan masyarakat sipil. Tantangannya adalah mengubah solidaritas yang besar itu menjadi sistem dukungan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia.

Solidaritas yang Harus Melampaui Bantuan Darurat

Pada 13 April 2026, Indonesia melepas konvoi bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui Mesir. Sebanyak 24 truk kontainer membawa 500 ton bantuan berupa bahan makanan, paket kesehatan, dan selimut senilai sekitar Rp20 miliar. Bantuan tersebut ditargetkan menjangkau 150.000 penerima manfaat. Sebelumnya, BAZNAS juga menyalurkan 15.000 paket sembako yang diterima masyarakat Gaza pada April 2026.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa filantropi masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk menjangkau krisis kemanusiaan lintas negara. Namun, kebutuhan Palestina tidak berhenti pada pangan dan kebutuhan pokok. Laporan OCHA pada September 2026 menggambarkan kondisi Gaza yang masih menghadapi kekurangan pasokan medis, keterbatasan air bersih dan sanitasi, kerusakan tempat tinggal, serta hambatan masuknya material penting untuk pemulihan. Sementara itu, UNRWA pada November 2026 menyatakan bahwa tekanan pendanaan dan pembatasan operasional mengancam keberlanjutan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi pengungsi Palestina.

Dalam konteks ini, zakat, infak, dan sedekah memiliki fungsi strategis. Zakat dapat disalurkan kepada masyarakat Palestina yang memenuhi kriteria penerima sesuai delapan asnaf, termasuk fakir dan miskin. Infak dan sedekah dapat mendukung kebutuhan kemanusiaan yang lebih luas sesuai peruntukan dan amanah pemberinya. Adapun wakaf berpotensi menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang bagi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, dengan tetap mengikuti ikrar serta ketentuan perwakafan.

Penelitian Ridwan Hakim, Irfan Syauqi Beik, Ibdalsyah, dan Haris Renaldi (2024), “Concept of Zakat and Islamic Philanthropy Organizing for Palestine in Maqashid Sharia Perspective”, menempatkan filantropi Islam untuk Palestina dalam kerangka maqashid syariah. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan hak kemanusiaan masyarakat Palestina, sekaligus mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan distribusi zakat antara kebutuhan darurat di dalam negeri dan bantuan untuk Palestina.

Perspektif ini penting. Solidaritas global tidak seharusnya mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap penderitaan masyarakat di belahan dunia lain. Kuncinya terletak pada tata kelola, penentuan prioritas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dari Dana Kemanusiaan menuju Rekonstruksi Masa Depan

Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Rekonstruksi Palestina memerlukan dukungan bagi pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, pemulihan pertanian, serta pembangunan kembali institusi sosial. Tanpa itu, masyarakat berisiko terus bergantung pada bantuan eksternal.

Studi Omar Kachkar (2026), “Toward a Global Waqf Fund for Refugees: A Proposed Conceptual Model”, menawarkan gagasan dana wakaf global untuk membantu kebutuhan kemanusiaan pengungsi. Model tersebut membedakan bantuan darurat dari solusi jangka panjang dan mengusulkan pemanfaatan wakaf tunai maupun wakaf aset sebagai sumber pendanaan. Gagasan ini relevan untuk memperluas pembahasan mengenai pembiayaan pemulihan masyarakat Palestina, meskipun penerapannya tetap membutuhkan kajian hukum, tata kelola, dan mekanisme operasional yang memadai.

Di Indonesia, penelitian Khusni Mubarok (2025) mengenai strategi zakat-based e-philanthropy dalam program BAZNAS #MembasuhLukaPalestina menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat memperluas penghimpunan dana kemanusiaan sekaligus menjadi bagian dari diplomasi kemanusiaan. Akan tetapi, keberhasilan penghimpunan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Transparansi penggunaan dana, ketepatan penerima, keberlanjutan program, dan dampak terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi indikator utama.

Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan bahwa dukungan bagi Palestina tidak hanya berupa bantuan darurat. Dalam pertemuan CEAPAD V di Manila pada Juli 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan dukungan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi Palestina. Program yang disebut mencakup pendidikan, kesehatan, penguatan kelembagaan, hukum, keamanan, dan pertanian. Indonesia juga menyampaikan komitmen bantuan kemanusiaan senilai 2 juta dollar AS melalui kemitraan dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Arah tersebut sepatutnya menjadi inspirasi bagi lembaga filantropi Islam. Pertama, memperkuat kolaborasi dengan lembaga kemanusiaan internasional yang memiliki akses dan kapasitas operasional di lapangan. Kedua, membangun skema pendanaan berlapis: zakat dan sedekah untuk kebutuhan mendesak, sementara wakaf diarahkan pada aset dan layanan sosial jangka panjang sesuai ketentuan. Ketiga, memastikan laporan penghimpunan dan penyaluran dapat diakses publik, termasuk informasi mengenai mitra, penerima manfaat, dan capaian program.

Keempat, generasi muda perlu dilibatkan bukan hanya sebagai penggalang donasi, melainkan juga sebagai penggerak literasi kemanusiaan, inovasi teknologi, riset, dan advokasi kebijakan. Filantropi global membutuhkan partisipasi yang cerdas, bukan sekadar emosi yang mudah tersulut oleh peristiwa.

Pada akhirnya, kemerdekaan dan penyelesaian politik Palestina tetap menjadi tanggung jawab masyarakat internasional dan tidak dapat digantikan oleh kegiatan filantropi. Bantuan kemanusiaan bukan pengganti keadilan, penghormatan hukum internasional, maupun akses kemanusiaan yang aman. Namun, selama masyarakat Palestina masih berjuang mempertahankan kehidupan, solidaritas harus terus menemukan bentuk yang nyata.

Dana umat seharusnya tidak hanya membantu masyarakat Palestina melewati hari ini, tetapi juga ikut menjaga kemungkinan mereka untuk kembali bersekolah, bekerja, membangun rumah, dan menentukan masa depan sendiri. Sebab, solidaritas yang paling bermakna bukan hanya membuat seseorang bertahan hidup, melainkan mengembalikan haknya untuk hidup dengan bermartabat. (*)