Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana memperluas edukasi penyelenggaraan haji dan umrah hingga ke wilayah perdesaan melalui kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Langkah ini menjadi upaya melindungi masyarakat, terutama warga desa yang banyak menjadi korban penipuan perjalanan ibadah dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Rencana kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu, kedua kementerian membicarakan persiapan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat literasi haji dan umrah di tengah masyarakat.

Baca Lainnya :

• Novotel Mekah Jadi Kampung Haji0
• Kemenhaj Sikat Travel Haji Nakal0
• Operasional Haji 2026 Resmi Ditutup0
• Dana Haji Tembus Rp201 T0
• 70 Ribu Jemaah Haji Bayar Dam 0

Dahnil mengungkapkan bahwa kasus penipuan perjalanan haji dan umrah masih banyak terjadi dan sebagian besar korbannya berasal dari wilayah perdesaan.

"Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa," kata Dahnil.

Berdasarkan catatan Kemenhaj hingga 6 Juli 2026, terdapat 64 perkara penipuan yang melibatkan 3.550 korban. Total kerugian akibat kasus tersebut mencapai Rp116,7 miliar.

Laporan masyarakat terkait persoalan serupa juga terus diterima. Pada 2023, jumlah pengaduan tercatat sekitar 400 laporan, kemudian meningkat menjadi sekitar 500 laporan pada 2024. Sementara itu, hingga September 2026, tercatat 189 kasus pengaduan dengan berbagai modus, termasuk penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah.

Sebagian korban merupakan warga desa yang telah menyisihkan penghasilan selama bertahun-tahun demi mewujudkan keinginan berangkat ke Tanah Suci. Namun, harapan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Dahnil menilai informasi mengenai prosedur dan penyelenggaraan haji maupun umrah belum tersebar secara merata. Kondisi ini membuka peluang bagi oknum tertentu untuk menggunakan simbol dan kepercayaan agama sebagai sarana melakukan penipuan.

Untuk memperluas jangkauan informasi, Kemenhaj mengajak Kemendes PDT terlibat dalam edukasi masyarakat melalui jaringan pendamping desa. Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang bertugas di 37 provinsi. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi penghubung informasi hingga ke masyarakat di wilayah terpencil.

Dahnil menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung rencana tersebut. Para pendamping desa diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali prosedur resmi penyelenggaraan haji dan umrah serta lebih waspada terhadap tawaran keberangkatan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kerja sama ini, Kemenhaj berharap informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan pemahaman yang memadai, warga desa diharapkan mampu mengambil keputusan secara lebih cermat dan terhindar dari praktik penipuan perjalanan ibadah.

Keinginan menunaikan ibadah ke Tanah Suci merupakan harapan besar bagi banyak keluarga. Karena itu, melindungi masyarakat dari penipuan perjalanan ibadah juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Edukasi, keterbukaan informasi, dan pengawasan bersama perlu terus diperkuat agar niat baik masyarakat tidak berujung pada kerugian. Semangat saling menjaga ini sejalan dengan nilai zakat dan infak: menghadirkan kepedulian nyata, melindungi kelompok rentan, serta membangun kehidupan umat yang lebih aman dan bermartabat.