Ada satu paradoks dalam pembangunan kesehatan: fasilitas medis dapat berdiri megah, tetapi keberadaannya belum tentu menjamin setiap orang memperoleh layanan yang terjangkau. Biaya pemeriksaan, tindakan medis, obat-obatan, dan keterbatasan fasilitas di sejumlah wilayah masih menjadi hambatan bagi kelompok rentan. Karena itu, pembiayaan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran negara dan mekanisme pasar. Wakaf produktif dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan sosial jangka panjang untuk memperluas akses layanan medis.

Contoh konkretnya sudah ada di Indonesia. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, yang dikembangkan melalui wakaf uang dan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola untuk menopang layanan kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga. Tantangannya sekarang ialah bagaimana praktik semacam ini diperluas, tanpa mengabaikan profesionalisme, akuntabilitas, dan mutu pelayanan.

Wakaf Bukan Sekadar Aset Keagamaan

Baca Lainnya :

• Mengolah Sampah, Memperkuat Ekonomi Umat0
• Zakat dan Spirit Pahlawan Kemiskinan0
• PR Zakat Harus Berani Terbuka0
• Humas Zakat: Dari Algoritma ke Relevansi dan Kepercayaan Publik0
• Zakat dan Jalan Menuju Kedaulatan Pangan0

Selama ini, sebagian masyarakat masih memahami wakaf sebatas tanah untuk masjid, madrasah, atau pemakaman. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu menyempitkan potensi wakaf. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf juga menjadi fondasi pembiayaan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, pusat pendidikan, dan layanan sosial. Artinya, wakaf sejak awal memiliki dimensi kemaslahatan yang melampaui kepentingan ritual.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Salah satu bentuk pengembangannya adalah wakaf produktif, yakni pengelolaan aset agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan secara berkelanjutan sesuai ikrar wakif.

Wakaf uang membuka peluang lebih luas. Dana yang dihimpun dapat dikelola melalui instrumen investasi syariah, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk mendukung program sosial. Salah satu instrumennya adalah CWLS, yang menghubungkan wakaf uang dengan investasi pada sukuk negara. Skema ini memungkinkan dana wakaf berkontribusi pada pembiayaan kegiatan sosial tanpa menghilangkan prinsip pengelolaan pokok wakaf.

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ahmad Zubaidi, dalam kegiatan Pra-Musda XI MUI DIY pada 24 Oktober 2026 menyampaikan bahwa potensi wakaf uang nasional mencapai Rp180 triliun. Ia juga mencontohkan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sebagai praktik pengembangan wakaf produktif melalui investasi wakaf uang pada instrumen CWLS senilai Rp50,849 miliar. Hingga saat itu, rumah sakit tersebut telah melayani 146.350 pasien, memberikan manfaat operasi katarak gratis kepada 2.670 pasien, dan mencatatkan laba lebih dari Rp18 miliar sepanjang periode 2018–2023.

Angka tersebut menunjukkan bahwa wakaf dapat menghasilkan manfaat sosial sekaligus menopang keberlanjutan finansial lembaga kesehatan. Namun, capaian satu rumah sakit tidak serta-merta dapat digeneralisasi. Ia lebih tepat dibaca sebagai bukti bahwa model pembiayaan kesehatan berbasis wakaf memiliki peluang untuk dikembangkan.

Membangun Ekosistem Kesehatan yang Inklusif

Penelitian Halimatussya'diyah dan Retno Kusumastuti (2026), berjudul Sharia Social Innovation dalam Mendukung Corporate Sustainability pada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Badan Wakaf Indonesia–Dompet Dhuafa, memperlihatkan bagaimana wakaf produktif dapat bekerja melalui model bisnis hibrida. Penelitian tersebut menemukan bahwa kolaborasi antarlembaga dan pengelolaan wakaf produktif mampu mengintegrasikan misi sosial dengan keberlanjutan finansial rumah sakit. Model ini memperluas akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat dhuafa sekaligus memperkuat keberlanjutan institusi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Unun Roudlotul Janah dan Luhur Prasetiyo (2025) mengenai integrasi filantropi Islam dalam layanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Kajian itu menunjukkan bahwa zakat dan infak dapat digunakan untuk membantu pembiayaan kebutuhan medis, sedangkan wakaf mendukung pengadaan aset tetap seperti bangunan dan fasilitas pasien. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa setiap instrumen filantropi memiliki fungsi berbeda, tetapi dapat saling melengkapi.

Dari sini, penting untuk membedakan peran zakat dan wakaf. Zakat memiliki ketentuan distribusi kepada delapan golongan penerima sehingga penggunaannya harus memperhatikan ketentuan syariah. Wakaf, sebaliknya, memiliki karakter aset jangka panjang yang manfaatnya dapat diarahkan untuk kepentingan sosial sesuai ikrar wakif. Infak dan sedekah dapat menjadi pelengkap pembiayaan layanan kesehatan sesuai tujuan pemberiannya. Integrasi bukan berarti mencampuradukkan sumber dana, melainkan membangun koordinasi dengan tata kelola yang jelas.

Meski demikian, pengembangan wakaf kesehatan tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung rumah sakit. Akses medis yang inklusif membutuhkan tenaga kesehatan profesional, peralatan yang memadai, obat-obatan, layanan promotif dan preventif, serta mekanisme pembiayaan yang tidak membebani pasien miskin. Rumah sakit wakaf harus mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan misi sosial. Jika orientasi keuntungan terlalu dominan, kelompok yang paling membutuhkan justru berisiko tersisih.

Karena itu, ada beberapa langkah yang perlu diperkuat. Pertama, BWI dan nazhir harus meningkatkan kapasitas pengelolaan aset melalui manajemen profesional, audit berkala, transparansi laporan, dan pengawasan syariah. Kedua, pengembangan wakaf kesehatan perlu diarahkan pada kebutuhan yang nyata, termasuk klinik komunitas, fasilitas kesehatan ibu dan anak, layanan mata, serta dukungan alat medis di wilayah yang kekurangan fasilitas. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi filantropi perlu diperluas agar pembiayaan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Literasi wakaf juga harus menyentuh generasi muda. Wakaf uang, misalnya, memungkinkan partisipasi masyarakat melalui nominal yang lebih terjangkau. Namun, partisipasi tersebut harus dibarengi pemahaman tentang risiko investasi, tujuan wakaf, dan mekanisme pertanggungjawaban nazhir. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui kampanye semata, tetapi melalui bukti bahwa dana yang dihimpun benar-benar menghasilkan manfaat.

Pada akhirnya, keberhasilan wakaf produktif di bidang kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah dana yang terkumpul atau gedung yang berhasil didirikan. Ukuran sesungguhnya adalah berapa banyak orang yang memperoleh layanan medis berkualitas tanpa terhalang kemiskinan. Wakaf seharusnya tidak hanya meninggalkan bangunan sebagai penanda kebaikan, tetapi juga menghadirkan kesempatan hidup yang lebih sehat bagi mereka yang selama ini kesulitan menjangkaunya. Sebab, amal jariyah yang paling bermakna bukan hanya yang bertahan dalam bentuk aset, melainkan manfaat yang terus dirasakan manusia. (*)