- PR Zakat Harus Berani Terbuka
- Humas Zakat: Dari Algoritma ke Relevansi dan Kepercayaan Publik
- Zakat dan Jalan Menuju Kedaulatan Pangan
- Ketika Dinding Kehilangan Bayangannya
- ChatHPT Permudah Akses Dokumen Tarjih
- MUI Tetapkan Vape Haram
- Beasiswa CIMB Jangkau 16 Provinsi
- Sugiat Salurkan Beasiswa Rp60 Juta
- Beasiswa S2 Dorong Mutu Guru
- Sagu Merauke Didorong Tembus Pasar
Humas Zakat: Dari Algoritma ke Relevansi dan Kepercayaan Publik
Oleh: Rayhan Ramadhan (Mahasiswa Universitas Indonesia Maju)

Keterangan Gambar : Rayhan Ramadhan
“Bagaimana caranya agar konten
kantor saya lebih sering muncul di layar warga?” tanya seorang admin media
sosial dalam sebuah diskusi kehumasan. Pertanyaan itu sederhana, tetapi
menyimpan kegelisahan mendalam yang dialami hampir semua praktisi humas organisasi
pengelola zakat (OPZ), baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Setiap hari, humas OPZ
memproduksi beragam konten: informasi penghimpunan, dokumentasi penyaluran,
edukasi fikih, publikasi program, kisah mustahik, hingga laporan
pertanggungjawaban. Namun, di tengah produktivitas itu, pertanyaan mendasar
sering terlewat: apakah konten yang diproduksi benar-benar dibutuhkan
masyarakat? Apakah ia membantu muzaki menunaikan kewajiban, memudahkan mustahik
mengakses hak, atau menjelaskan bagaimana amanah dikelola?
Persoalan utama humas bukanlah
bagaimana membuat konten lebih sering muncul di layar, melainkan bagaimana
memastikan informasi organisasi hadir ketika masyarakat membutuhkannya. Di
sinilah orientasi komunikasi perlu digeser: dari mengejar algoritma menuju
membangun relevansi, kepercayaan, dan manfaat nyata.
Baca Lainnya :
- Zakat dan Jalan Menuju Kedaulatan Pangan0
- Dana Umat dan Lahirnya Inovator Sosial0
- Ketika Beasiswa Harus Melahirkan Integritas0
- Dana Umat dan Masa Depan Pekerjaan Hijau0
- Dana Umat untuk Kemandirian Digital0
Baca Publik, Bukan Agenda
Praktik kehumasan konvensional
sering berangkat dari agenda internal. Ketika lembaga menggelar kegiatan, humas
memproduksi berita. Ketika pimpinan berkunjung, humas mendokumentasikan. Pola
ini tidak sepenuhnya salah, tetapi berisiko menjadikan media sosial sekadar
papan pengumuman digital. Masyarakat lebih banyak menerima kabar tentang apa
yang dilakukan organisasi daripada memperoleh jawaban atas persoalan yang
mereka hadapi.
Dalam ilmu komunikasi, perspektif
ini dijelaskan oleh Situational Theory of Publics yang dikembangkan James E.
Grunig. Teori ini menegaskan bahwa publik memiliki tingkat kesadaran,
keterlibatan, dan persepsi hambatan yang berbeda terhadap suatu isu. Seorang
karyawan membutuhkan panduan menghitung zakat penghasilan; seorang pengusaha ingin
tahu kewajiban zakat perusahaannya; calon mustahik memerlukan informasi
persyaratan bantuan; sementara muzaki yang telah menyerahkan dana menuntut
transparansi pengelolaan.
Mereka adalah publik dengan
kebutuhan informasi yang berbeda. Humas OPZ perlu memetakan karakteristik ini
sebelum merumuskan pesan.
Perspektif tersebut sejalan
dengan Uses and Gratifications Theory yang dikembangkan Elihu Katz, Jay G.
Blumler, dan Michael Gurevitch. Teori ini memandang khalayak sebagai pihak
aktif yang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu—memperoleh informasi,
memahami lingkungan, membangun identitas, atau menjalin hubungan sosial.
Masyarakat tidak membuka media sosial OPZ semata-mata untuk mengetahui
aktivitas lembaga. Mereka mencari jawaban atas persoalan konkret: bagaimana
menghitung zakat, bagaimana membayar, bagaimana mengakses bantuan, dan seberapa
kredibel lembaga yang mengelola dana umat.
Konten yang relevan, dengan
demikian, adalah konten yang berangkat dari persoalan nyata masyarakat. Humas
tidak cukup bertanya, “Apa yang akan kita publikasikan hari ini?” Pertanyaan
yang lebih strategis adalah, “Informasi apa yang sedang dibutuhkan masyarakat
hari ini?”
Algoritma adalah sistem yang
digunakan platform digital untuk mengelola dan merekomendasikan konten. Setiap
platform memiliki mekanisme berbeda dan terus berubah. Tidak ada formula yang
menjamin jangkauan tinggi. Bagi humas, memahami algoritma tidak harus dimulai
dengan mencari trik viral, melainkan dengan memahami bagaimana masyarakat
merespons informasi.
Konten yang menjawab kebutuhan
audiens memiliki peluang lebih besar memperoleh perhatian dan interaksi
bermakna. Karena itu, humas perlu mempelajari kebiasaan pencarian informasi
masyarakat, menggunakan bahasa yang mereka pahami, menyampaikan inti pesan sejak
awal, dan melengkapi informasi dengan bukti, data, serta petunjuk layanan yang
dapat digunakan langsung.
Alih-alih berjudul “BAZNAS
Melaksanakan Sosialisasi Zakat di Lingkungan Perusahaan,” humas dapat
mengangkat persoalan yang lebih dekat: “Bagaimana Cara Menghitung Zakat
Penghasilan bagi Karyawan?” Kegiatan sosialisasi tetap dapat diberitakan,
tetapi kebutuhan informasi masyarakat menjadi pintu masuknya. Program
pendayagunaan zakat produktif pun dapat disajikan melalui penjelasan tentang
bagaimana bantuan modal membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha.
Humas juga perlu menjadikan
respons audiens sebagai bahan evaluasi. Konten yang banyak disimpan, dibagikan,
atau ditanyakan memberikan petunjuk tentang kebutuhan yang belum terpenuhi.
Jika informasi cara menghitung zakat banyak disimpan, itu indikasi kuat bahwa
masyarakat membutuhkan panduan praktis. Jika pertanyaan tentang persyaratan
bantuan terus muncul, mungkin penjelasan program belum cukup jelas.
Namun, angka interaksi tidak
boleh dibaca secara sederhana. Banyaknya tayangan belum tentu menunjukkan
pemahaman; tingginya tanda suka belum tentu mencerminkan kepercayaan. Data
media sosial perlu dibaca bersama hasil survei, pertanyaan layanan, percakapan
dengan muzaki, dan umpan balik mustahik.
Dengar, Ukur, Bangun Trust
Perspektif ini semakin kuat jika
dikaitkan dengan gagasan Organizational Listening yang dikembangkan Jim
Macnamara. Ia menegaskan bahwa komunikasi organisasi tidak boleh hanya
menekankan kemampuan berbicara dan menyampaikan pesan. Organisasi harus
memiliki kapasitas untuk mendengarkan, memahami, dan menindaklanjuti suara
publik. Mendengarkan yang sesungguhnya terjadi ketika organisasi memberikan
pengakuan, perhatian, interpretasi, pemahaman, pertimbangan, dan respons
terhadap komunikasi publiknya.
Bagi OPZ, mendengarkan berarti
memperhatikan pertanyaan muzaki, memahami kesulitan calon mustahik, menerima
kritik pelayanan, dan menjadikan masukan itu sebagai bahan perbaikan. Kolom
komentar, pesan langsung, kanal pengaduan, dan layanan konsultasi bukan sekadar
fasilitas komunikasi. Semuanya adalah sumber informasi strategis untuk memahami
kebutuhan masyarakat.
Pemikiran tersebut sejalan dengan
Two-Way Symmetrical Communication yang dikembangkan James E. Grunig dan Todd
Hunt. Model ini menempatkan komunikasi sebagai proses timbal balik. Organisasi
tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga bersedia mendengar dan menyesuaikan
kebijakan berdasarkan pemahaman terhadap publik. Grunig dan Hunt menempatkan
model simetris dua arah sebagai paradigma normatif kehumasan yang etis dan
efektif—sesuatu yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai “Holy Grail”
profesi.
Dalam praktik OPZ, pendekatan ini
krusial karena hubungan lembaga dengan masyarakat tidak berhenti ketika
seseorang membayar zakat. Ada amanah yang harus dipelihara melalui keterbukaan
informasi, pelayanan responsif, dan pertanggungjawaban konsisten.
Relationship Management Theory
yang dikembangkan John A. Ledingham menegaskan bahwa keberhasilan kehumasan
tidak semata-mata ditentukan oleh efektivitas penyampaian pesan, tetapi oleh
kualitas hubungan organisasi dengan publik. Dalam konteks OPZ, kualitas
hubungan itu tercermin melalui kepercayaan, keterbukaan, komitmen, kepuasan
pelayanan, dan kesediaan menjaga amanah. Media sosial OPZ seharusnya tidak
hanya menjadi etalase kegiatan dan pencapaian, tetapi juga ruang dialog,
edukasi, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik. Kepercayaan publik adalah
fondasi keberlanjutan pengelolaan zakat. Tanpa kepercayaan, sebesar apa pun
jangkauan konten tidak akan berarti.
Perubahan orientasi komunikasi
harus diikuti perubahan cara mengukur keberhasilan. Selama ini, sebagian
praktik kehumasan masih menjadikan jumlah unggahan, pengikut, tayangan, dan
tanda suka sebagai indikator utama. Ukuran tersebut berguna untuk mengetahui
performa distribusi konten, tetapi belum cukup menjelaskan manfaat komunikasi
bagi masyarakat.
AMEC Integrated Evaluation
Framework menawarkan perspektif lebih komprehensif. Kerangka ini membedakan
aktivitas dan keluaran komunikasi (outputs), respons atau pemahaman audiens (outtakes),
perubahan yang dihasilkan (outcomes), hingga dampak yang lebih luas (impact).
Kerangka ini dibangun di atas model logika program yang telah lama digunakan
dalam evaluasi kebijakan publik dan manajemen, sehingga memiliki landasan
teoretis dan praktis yang kokoh.
Ketika humas memproduksi konten
edukasi tentang zakat penghasilan, keberhasilan tidak cukup diukur dari
tayangan dan jangkauan. Humas perlu mengetahui apakah masyarakat memahami
ketentuan zakat penghasilan, mampu menghitung kewajibannya, mengetahui kanal
konsultasi, dan akhirnya dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang
benar. Konten transparansi penyaluran tidak cukup dinilai dari jumlah orang
yang melihat dokumentasi, tetapi dari apakah masyarakat memahami proses,
mengetahui kelompok penerima, dan memperoleh gambaran lebih baik tentang
pertanggungjawaban lembaga.
Tidak semua konten harus
menghasilkan peningkatan penghimpunan zakat secara langsung. Konten edukasi
bertujuan meningkatkan pengetahuan; konten transparansi memperkuat pemahaman
dan kepercayaan; konten layanan membantu masyarakat mengakses kebutuhan. Setiap
tujuan komunikasi membutuhkan indikator evaluasi yang sesuai.
Tren evaluasi komunikasi mutakhir
mengonfirmasi arah ini. Menjelang 2026, keberhasilan komunikasi tidak lagi
dinilai dari volume liputan atau aktivitas kanal semata, melainkan dari
kemampuan menunjukkan pengaruh nyata terhadap reputasi, perilaku, dan hasil
organisasi. Metrik output masih berperan, tetapi semakin tidak memadai jika
berdiri sendiri. Evaluasi bergerak menuju pendekatan berbasis wawasan yang
menunjukkan kontribusi, bukan sekadar aktivitas.
Pada akhirnya, pertanyaan seorang
admin tentang bagaimana membuat konten lebih sering muncul di layar warga perlu
dijawab dengan perubahan cara pandang. Humas OPZ tidak seharusnya menjadikan
algoritma sebagai tujuan komunikasi. Algoritma hanyalah mekanisme distribusi.
Kebutuhan masyarakat adalah titik awal strategi.
Yang perlu diperkuat bukan
sekadar kemampuan memproduksi konten, melainkan kemampuan memahami publik,
menyusun pesan yang relevan, membangun dialog, menyediakan bukti, dan
mengevaluasi manfaat komunikasi.
Jangan sampai media sosial
lembaga ramai dengan dokumentasi kegiatan, tetapi sepi dari jawaban atas
pertanyaan masyarakat. Jangan sampai laporan kinerja komunikasi dipenuhi angka
jangkauan, tetapi tidak mampu menjelaskan apakah masyarakat semakin memahami
zakat dan mempercayai pengelolaannya.
Di balik setiap layar terdapat manusia dengan kebutuhan, pertanyaan, keraguan, dan harapan. Tugas humas bukan sekadar membuat konten agar algoritma menyukainya, melainkan memastikan informasi lembaga hadir ketika masyarakat membutuhkannya. Konten OPZ dianggap berhasil bukan ketika sekadar memenuhi jadwal unggahan atau menggugurkan kewajiban publikasi, melainkan saat ia membantu masyarakat memahami zakat, memperoleh layanan, membangun kepercayaan, dan mengambil keputusan yang tepat. (*)





.png)
.png)
.png)




.png)
.png)