- Zakat: Berhenti Jual Kesibukan, Mulai Tunjukkan Perubahan
- Ini Peluang Beasiswa Kuliah di China
- Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi
- Klarinet yang Menolak Sunyi
- IZI Ringankan Terapi Halimah
- Dakwah Kerukunan Dari Malioboro
- INSURI Bersiap Jadi Universitas
- Kampung Sehati DD Raih Penghargaan
- PMI Hong Kong Perkuat Ukhuwah
- 18 Negara Desak Perlindungan Gaza
Menghijaukan Filantropi, Menyelamatkan Masa Depan
Oleh: Raeihan Ramadhan (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Raeihan Ramadhan
Banjir yang merendam permukiman, kekeringan yang mengancam panen, dan kenaikan suhu yang mengganggu produktivitas masyarakat bukan lagi sekadar peristiwa alam. Semuanya memperlihatkan bahwa krisis iklim telah menjadi persoalan sosial-ekonomi. Mereka yang paling rentan justru sering kali memiliki kemampuan paling terbatas untuk menghadapinya. Petani kecil kehilangan hasil panen, nelayan menghadapi perubahan kondisi laut, sementara keluarga berpenghasilan rendah harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar ketika bencana datang.
Di tengah situasi tersebut, ada pertanyaan yang patut diajukan kepada lembaga filantropi Islam: sejauh mana dana umat telah digunakan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekologis? Selama ini, zakat lebih sering dipahami sebagai instrumen pengentasan kemiskinan konvensional. Padahal, kemiskinan dan kerusakan lingkungan memiliki hubungan yang erat. Ketika sumber penghidupan rusak, kelompok rentan semakin mudah terperosok ke dalam kemiskinan.
Karena itu, pengembangan Green Zakat dan Green Waqf perlu ditempatkan sebagai agenda penting keuangan sosial Islam. Bukan sekadar mengikuti tren pembiayaan hijau, melainkan memperluas kontribusi filantropi untuk menghadirkan keadilan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Baca Lainnya :
- Palestina dan Solusi yang Bukan Sekadar Donasi0
- Dana Umat untuk Ketangguhan Penanggulangan Bencana0
- Dana Abadi Umat untuk Kesehatan Publik0
- Mengolah Sampah, Memperkuat Ekonomi Umat0
- Zakat dan Spirit Pahlawan Kemiskinan0
Krisis Iklim adalah Persoalan Keadilan Sosial
Krisis iklim tidak membebani semua orang dengan cara yang sama. Masyarakat yang memiliki tabungan, akses teknologi, asuransi, dan tempat tinggal layak relatif lebih mampu menghadapi bencana. Sebaliknya, petani kecil, masyarakat pesisir, pekerja informal, dan keluarga miskin sering kali kehilangan aset produktif tanpa memiliki sumber daya memadai untuk memulihkannya.
Di sinilah relevansi zakat perlu diperluas melalui pendekatan ekologis. Zakat tidak hanya berfungsi membantu mustahik memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga dapat mendukung penguatan kapasitas ekonomi mereka agar lebih tangguh menghadapi perubahan lingkungan. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemanfaatan zakat untuk program lingkungan harus tetap berpusat pada mustahik dan memenuhi ketentuan delapan asnaf.
Kerangka Green Zakat yang diluncurkan BAZNAS bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) dan United Nations Development Programme (UNDP) pada Agustus 2025 menjadi langkah penting. Kerangka ini menghubungkan pengelolaan zakat dengan pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, antara lain melalui energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, serta pemulihan ekosistem. Program lingkungan tidak ditempatkan sebagai tujuan yang berdiri sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat rentan.
Penelitian Mohammad Musa dan Muhammad Firdaus (2026), “Zakat and Green Finance: Formulating a Green Zakat Model to Support Energy Transition and Climate Change Adaptation”, mengidentifikasi potensi zakat untuk mendukung ketahanan energi berbasis komunitas, teknologi rendah karbon, rehabilitasi ekologi, serta adaptasi kelompok rentan. Penelitian tersebut juga menekankan perlunya kriteria proyek berbasis maqashid syariah, tata kelola, dan mekanisme akuntabilitas yang selaras dengan standar pembiayaan hijau.
Sementara itu, kajian Faizal Suhartoyo, Ari Susantiaji, dan Nurkholis (2026), “Evolusi Riset Green Zakat dalam Menghadapi Krisis Iklim Global: Analisis Bibliometrik (2016–2026)”, memperlihatkan pergeseran perhatian penelitian zakat menuju keberlanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan transparansi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa diskursus zakat mulai bergerak melampaui pola bantuan konsumtif menuju kontribusi yang lebih strategis bagi lingkungan.
Wakaf sebagai Investasi Ekologis Jangka Panjang
Jika zakat berpotensi memperkuat ketahanan kelompok rentan, wakaf dapat menyediakan fondasi aset yang manfaatnya berlangsung lintas generasi. Karakter wakaf yang mempertahankan pokok harta menjadikannya relevan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas lingkungan dalam jangka panjang.
Tanah wakaf, misalnya, berpotensi dikembangkan untuk energi terbarukan, pertanian ramah lingkungan, konservasi air, dan ruang produktif berbasis komunitas. Wakaf uang juga dapat dihubungkan dengan instrumen pembiayaan hijau sepanjang sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.
Penelitian Mukhtar Yunus (2025), “Manajemen Green Waqf dalam Mitigasi Perubahan Iklim Tinjauan Tafsir Tematik Kontemporer”, mengaitkan pengelolaan wakaf hijau dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penelitian tersebut merekomendasikan perencanaan wakaf berbasis ekosistem, pengelolaan aset berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemantauan dampak lingkungan. Dengan demikian, wakaf tidak cukup hanya dinilai dari pertumbuhan nilai aset, tetapi juga dari manfaat ekologis yang dihasilkan.
Gagasan tersebut mulai memperoleh perhatian dalam kebijakan filantropi nasional. Dalam Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapura, BAZNAS mengusulkan tiga model pembiayaan aksi iklim: pemanfaatan tanah wakaf untuk energi terbarukan, wakaf uang yang dikaitkan dengan sukuk hijau, dan zakat sebagai modal pengurang risiko. BAZNAS juga menegaskan bahwa zakat harus tetap berpusat pada mustahik. Artinya, inovasi pembiayaan hijau tidak boleh menggeser hak kelompok penerima zakat.
Pada Oktober 2026, BAZNAS kembali mendorong kerja sama keuangan sosial Islam lintas negara melalui workshop internasional COMCEC di Malaysia. Salah satu gagasan yang dibahas ialah penyusunan Kerangka Keuangan Sosial Islam untuk Ketahanan Iklim. Inisiatif ini penting karena ancaman perubahan iklim tidak mengenal batas administratif negara. Krisis air, pangan, bencana, dan hilangnya mata pencaharian membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan lintas wilayah.
Namun, gagasan besar tersebut harus diikuti kesiapan pelaksanaan. Lembaga zakat perlu memiliki kriteria program yang jelas, memastikan penerima manfaat, serta mengukur dampak sosial dan ekologis secara bersamaan. Nazhir wakaf juga membutuhkan kompetensi pengelolaan aset, pemahaman risiko lingkungan, dan kemampuan membangun kemitraan. Tanpa itu, Green Zakat dan Green Waqf berisiko berhenti sebagai label yang menarik dalam laporan kelembagaan.
Ke depan, setidaknya ada tiga agenda yang perlu diprioritaskan. Pertama, mengembangkan proyek percontohan berbasis komunitas, seperti energi surya untuk kegiatan produktif mustahik, pertanian hemat air, dan rehabilitasi ekosistem yang melibatkan masyarakat lokal. Kedua, membangun standar transparansi dan pengukuran dampak agar publik mengetahui manfaat sosial sekaligus ekologis dari dana yang dipercayakan. Ketiga, memperkuat kolaborasi antara lembaga zakat, nazhir wakaf, pemerintah, perguruan tinggi, sektor keuangan, dan generasi muda.
Krisis iklim menuntut perubahan cara pandang dalam mengelola dana umat. Zakat tidak boleh kehilangan orientasi pemberdayaan mustahik, sementara wakaf tidak boleh berhenti pada penambahan aset. Keduanya perlu menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kehidupan manusia dan keberlanjutan alam.
Sebab, keberhasilan filantropi Islam pada masa depan bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak dana yang berhasil dihimpun, melainkan juga oleh seberapa banyak keluarga yang terlindungi, mata pencaharian yang terselamatkan, dan lingkungan yang tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. (*)





.png)






.png)
.png)