Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi
Oleh: Raeihan Ramadhan (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

By Revolusioner 17 Nov 2026, 01:05:48 WIB Opini
Filantropi Islam Menjawab Kesenjangan Teknologi

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Raeihan Ramadhan


Seorang siswa di kota besar dapat menggunakan kecerdasan artifisial (AI) untuk memahami pelajaran, mencari referensi, bahkan mengembangkan keterampilan baru. Pada saat yang sama, siswa di wilayah dengan jaringan internet terbatas mungkin masih harus berjuang mendapatkan perangkat untuk mengikuti pembelajaran daring. Keduanya hidup dalam zaman teknologi yang sama, tetapi tidak memperoleh kesempatan yang setara.

Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di era AI bukan semata-mata tentang seberapa cepat teknologi berkembang, melainkan siapa yang memiliki akses untuk memanfaatkannya. Jika tidak dikelola secara adil, AI berpotensi menjadi akselerator kemajuan bagi kelompok yang telah memiliki privilese sekaligus memperlebar ketertinggalan mereka yang selama ini terbatas secara ekonomi dan geografis.

Pemerintah telah merespons tantangan tersebut melalui Keputusan Bersama tujuh menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada Maret 2026. Pedoman ini menekankan transformasi digital pendidikan yang inklusif, berkeadilan, serta memperhatikan perlindungan anak, etika, keamanan, dan tanggung jawab penggunaan teknologi.

Baca Lainnya :

Kebijakan itu merupakan langkah penting. Namun, pedoman tidak akan cukup apabila sekolah, keluarga, dan peserta didik belum memiliki infrastruktur serta kapasitas yang memadai. Di titik inilah filantropi Islam perlu memperluas perannya: bukan hanya membantu biaya pendidikan, melainkan ikut memastikan masyarakat rentan tidak tersisih dari masa depan pembelajaran.

Kesenjangan Digital Bukan Sekadar Persoalan Perangkat

Kesenjangan digital kerap dipahami sebatas perbedaan kepemilikan gawai dan akses internet. Padahal, persoalannya lebih luas. Ada kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi, memilah informasi, memahami risiko, serta memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Siswa yang memiliki akses terhadap AI belum tentu mampu menggunakannya secara kritis. Tanpa pendampingan, teknologi justru dapat mendorong ketergantungan, menormalisasi plagiarisme, dan membuat peserta didik menerima informasi keliru tanpa verifikasi. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki akses berisiko kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan yang semakin dibutuhkan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.

Keputusan Bersama pemerintah pada 2026 sebenarnya telah menggarisbawahi kebutuhan identifikasi kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola di setiap satuan pendidikan. Pedoman itu juga menekankan literasi digital, pemikiran kritis, kreativitas, serta penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Artinya, transformasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pengadaan teknologi. Kesiapan guru, perlindungan data, pendampingan keluarga, dan evaluasi dampak harus berjalan beriringan.

Di sinilah filantropi Islam dapat menjadi kekuatan pelengkap kebijakan publik. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berpotensi mendukung penyediaan perangkat belajar, akses internet, beasiswa bidang teknologi, pelatihan guru, hingga ruang belajar digital di komunitas yang belum terjangkau. Namun, program tersebut harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren teknologi.

Zakat, misalnya, memiliki ketentuan penerima yang terikat pada delapan golongan (asnaf). Karena itu, pembiayaan pendidikan melalui zakat harus memastikan penerima manfaat memenuhi ketentuan syariah. Sementara itu, infak dan sedekah dapat menjadi instrumen pendukung yang lebih fleksibel sesuai peruntukannya. Wakaf, khususnya wakaf produktif, dapat diarahkan untuk membangun aset pendidikan jangka panjang, seperti pusat pembelajaran, laboratorium komputer, dan fasilitas literasi digital.

Mengubah Filantropi Menjadi Infrastruktur Pengetahuan

Peran filantropi Islam tidak cukup diukur dari jumlah perangkat yang dibagikan atau banyaknya beasiswa yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting ialah apakah intervensi tersebut meningkatkan kemampuan penerima manfaat untuk belajar, beradaptasi, dan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Penelitian Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, dan Muhammad Hasan Afdhali (2026) berjudul AI in Enhancing Zakat’s Role in Collection and Distribution: A Model for Digital Transformation in Islamic Philanthropy menawarkan kerangka yang relevan. Mereka mengintegrasikan pendekatan technology-organization-environment (TOE), teori institusional, dan maqasid al-sharia untuk menjelaskan adopsi AI dalam tata kelola zakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa kesiapan teknologi, kapasitas organisasi, tekanan lingkungan, dan legitimasi kelembagaan menentukan keberhasilan transformasi digital. AI, dengan demikian, tidak semestinya dipandang sebagai alat efisiensi semata, tetapi harus diarahkan pada keadilan distribusi, perlindungan harta, dan kemaslahatan sosial.

Gagasan itu relevan bagi lembaga zakat. BAZNAS, misalnya, telah mendorong modernisasi pengelolaan zakat melalui penguatan sistem berbasis data, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam Rakernis Transformasi Digital dan Zakat Tech Mini Expo 2025, BAZNAS menempatkan pemanfaatan AI dan penguatan digital fundraising sebagai bagian dari pengembangan ekosistem digital zakat. Penguatan data juga dinilai penting untuk meningkatkan akurasi pendataan mustahik dan mempercepat distribusi zakat.

Akan tetapi, transformasi digital lembaga filantropi harus disertai tata kelola yang kuat. Penggunaan algoritma untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat, misalnya, tidak boleh menghilangkan proses verifikasi manusia. Data yang tidak lengkap atau bias dapat membuat kelompok paling rentan justru tidak terdeteksi. Perlindungan data pribadi, transparansi keputusan, keamanan sistem, dan mekanisme pengaduan harus menjadi bagian dari standar pengelolaan.

Karena itu, ada tiga langkah yang perlu didorong. Pertama, lembaga filantropi perlu memetakan kesenjangan akses dan literasi digital sebelum merancang program. Kedua, membangun kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan pemerintah daerah agar bantuan tidak berhenti pada pengadaan perangkat, tetapi berlanjut menjadi pendampingan. Ketiga, menyusun indikator dampak yang terukur, seperti peningkatan kompetensi digital siswa dan guru, keberlanjutan akses, serta kemampuan peserta didik menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, masa depan pendidikan tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga dalam membeli teknologi terbaru. AI seharusnya memperluas kesempatan belajar, bukan menciptakan batas baru antara mereka yang mampu mengakses pengetahuan dan mereka yang tertinggal. Filantropi Islam memiliki sumber daya, nilai keadilan, dan tradisi solidaritas untuk mengambil bagian dalam agenda tersebut.

Sebab, ukuran keberhasilan dana umat pada era kecerdasan artifisial bukanlah seberapa canggih teknologi yang berhasil dibeli, melainkan seberapa banyak anak yang sebelumnya tertinggal kini memiliki kesempatan untuk ikut menentukan masa depannya. (*)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment