- Dana Umat untuk Menjaga Martabat Lansia
- Di Balik Debu, Ada Cerita
- BWI Perkuat Otoritas Wakaf Nasional
- BWI Didorong Perkuat Wakaf Produktif
- Maudy Ayunda Hadirkan Rumah Oksigen
- Peluang Kuliah Sambil Kerja di Norwegia
- Jaring Pengumpul Zakat Diperkuat
- Lazismu Tebar Oksigen di Daerah Karhutla
- El Niño, Menyangga Pangan Dengan Zakat
- Sepotong Mimpi dari Dapur Pesantren
BWI Perkuat Otoritas Wakaf Nasional

Keterangan Gambar : Foto: Dok. Bwi.go.id
Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dr. Ahmad Zubaidi, MA, memaparkan strategi penguatan otoritas wakaf nasional dalam forum Global Waqf Conference (GWC) ke-14. Konferensi internasional tersebut berlangsung pada 17–19 November 2026 di Samarkand, Uzbekistan.
Dalam forum itu, Ahmad Zubaidi hadir sebagai pembicara yang mewakili BWI. Ia menyampaikan gagasan strategis mengenai pentingnya membangun lembaga otoritas wakaf nasional yang kuat dan independen untuk mempercepat produktivitas aset wakaf di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Ahmad Zubaidi menyoroti kesenjangan antara besarnya potensi wakaf nasional dan realisasi pengelolaannya. Potensi wakaf uang di Indonesia disebut mencapai Rp181 triliun per tahun. Namun, akumulasi realisasi hingga 2025 baru mencapai Rp3,6 triliun atau sekitar 1,6 persen.
Baca Lainnya :
- BWI Didorong Perkuat Wakaf Produktif0
- Wakaf Saham Buka Peluang Ekonomi Umat0
- Wakaf Produktif Antar RS Achmad Wardi Mendunia0
- LSP BWI Kembangkan Ekosistem Wakaf Produktif0
- Pemerintah Pulihkan Status Wakaf Blang Padang0
Kesenjangan serupa juga terlihat pada aset wakaf tidak bergerak. Indonesia tercatat memiliki sekitar 451.000 lokasi tanah wakaf dengan luas mencapai 59.000 hektare dan nilai sekitar Rp1.478 triliun. Meski demikian, kurang dari 8 persen aset tersebut telah dikelola secara produktif.
Ahmad Zubaidi menilai penguatan otoritas menjadi salah satu langkah penting untuk mengatasi persoalan tersebut. Tanpa lembaga yang memiliki kewenangan kuat dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, upaya meningkatkan produktivitasnya akan sulit mencapai terobosan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
“Tanpa otoritas yang kuat dan berwenang untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf, akan sangat sulit untuk mencapai terobosan yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas aset-aset tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004,” Ujar Ah,ad Zubaidi.
Ia mengidentifikasi dua kendala struktural yang menghambat pengembangan wakaf nasional. Pertama, defisit kepercayaan publik yang berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Kedua, keterbatasan pembiayaan karena aset wakaf secara hukum tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan fisik dalam pembiayaan perbankan.
Untuk mengatasi persoalan kepercayaan publik, BWI merancang peta jalan transformasi nazhir dalam empat tahap. Langkah awalnya diarahkan pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesional bagi para pengelola wakaf.
Ahmad Zubaidi juga mengungkapkan bahwa dari lebih dari 500.000 nazhir di Indonesia, baru 8.014 orang atau sekitar 1,6 persen yang memiliki sertifikasi kompetensi. Karena itu, BWI memprioritaskan percepatan sertifikasi, penerapan Waqf Core Principles (WCP), korporatisasi nazhir dengan standar bisnis, serta akreditasi kelembagaan. Upaya tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan matang.
Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan, BWI mengusulkan pembentukan Special Mission Vehicle (SMV) yang terintegrasi langsung dalam kelembagaan BWI melalui konsep BWI 2.0.
“Daripada membuat entitas independen baru yang dapat memicu dualisme dan ketidakefisienan ekosistem, kami mengusulkan untuk mengintegrasikan SMV secara langsung ke dalam BWI untuk membentuk BWI 2.0,” ujar Dr. Ahmad Zubaidi.
Melalui konsep tersebut, BWI 2.0 dirancang sebagai Nazhir Nasional yang menggabungkan fungsi akselerator keuangan dan pengelola aset wakaf. Pelaksanaannya akan disinergikan dengan pengelola aset wakaf produktif.
Skema BWI 2.0 juga diarahkan untuk membuka pembiayaan proyek wakaf produktif tanpa memerlukan agunan fisik. Sejumlah instrumen syariah disiapkan, antara lain akad mudharabah untuk proyek berskala kecil, Musharakah ‘Inan dan al-Milk untuk skala menengah, fasilitas penjaminan melalui bank syariah, hingga penerbitan Project-Based Waqf Sukuk untuk proyek berskala besar.
Program tersebut menargetkan penghimpunan dana awal (seed fund) sebesar Rp10 triliun secara bertahap. Sumber pendanaan yang diusulkan meliputi APBN, Bank Indonesia, serta dana wakaf yang diinvestasikan pada sukuk negara untuk menghasilkan imbal hasil pembiayaan.
Strategi pelaksanaan BWI 2.0 telah disusun melalui peta jalan yang dimulai pada 2026 hingga 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Tahap pertama berfokus pada transformasi regulasi nasional melalui amandemen Peraturan Pemerintah (PP) pada 2026. Selanjutnya, penempatan dana awal sukuk direncanakan pada 2027, disusul restrukturisasi internal dan kelembagaan pada periode 2027–2030.
Tahap berikutnya diarahkan pada pelaksanaan proyek-proyek berskala besar untuk mengoptimalkan potensi lahan wakaf seluas 59.000 hektare di berbagai wilayah Indonesia.
Mengakhiri pemaparannya di Samarkand, Ahmad Zubaidi menyampaikan optimisme bahwa penguatan kapasitas nazhir dan integrasi kemampuan finansial melalui BWI 2.0 dapat mengubah potensi wakaf menjadi kesejahteraan sosial dan ekonomi yang nyata. Ia juga mengharapkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan nasional, termasuk Kementerian Agama, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Wakaf bukan sekadar menjaga harta agar tetap utuh, tetapi juga menghadirkan manfaat yang terus tumbuh bagi masyarakat. Ketika dikelola secara profesional dan produktif, aset wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga kesejahteraan generasi mendatang. Semangat yang sama perlu hadir dalam gerakan zakat dan infak: mari dukung pengelolaan dana sosial Islam yang amanah, transparan, dan berdampak agar semakin banyak kebaikan yang dapat dirasakan umat.
Kontributor: Raeihan
Editor: MAS
Sumber: www.bwi.go.id





.jpg)





.png)
.png)