Zakat Diusulkan Jadi Pengurang Pajak

By Raeihan Ramadhan 19 Nov 2026, 06:47:18 WIB Nasional
Zakat Diusulkan Jadi Pengurang Pajak

Keterangan Gambar : Foto: Dok. Mui.or.id (Fahry/MUI Digital)



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama para pemangku kepentingan untuk membahas kemungkinan pemberian stimulus bagi masyarakat yang menunaikan zakat. Salah satu usulan yang didorong ialah menjadikan zakat sebagai pengurang langsung atas pajak terutang.

Pimpinan BAZNAS Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, mengatakan pihaknya telah mempelajari penerapan kebijakan serupa di sejumlah negara. BAZNAS juga melakukan kajian pustaka (literature review) untuk menelaah kontribusi zakat dalam mendukung penerimaan perpajakan.

Dari hasil kajian tersebut, pemberian insentif yang memungkinkan zakat mengurangi pajak secara langsung dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat.

Baca Lainnya :

"Memang kami mengajak mari kita mendiskusikan duduk secara serius bagaimana membuat stimulus bagi para pembayar zakat, agar mereka bisa mengurangi pajaknya secara langsung," ujar Rizaludin dalam Rapat Kerja Unit Pengumpulan Zakat Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).

Rizaludin menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan manfaat ganda. Selain mengoptimalkan penghimpunan dana keagamaan, skema itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saat ini, ketentuan perpajakan di Indonesia belum mengatur zakat sebagai pengurang langsung pajak terutang (tax credit). Pembayaran zakat melalui BAZNAS maupun lembaga amil zakat resmi baru dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction).

Dengan mekanisme tersebut, zakat mengurangi jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak, bukan secara langsung mengurangi nominal pajak yang harus dibayarkan.

Dorongan BAZNAS tersebut sejalan dengan aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sepanjang 2026, MUI bersama Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI berulang kali menyuarakan agar zakat dapat diakui sebagai pengurang pajak terutang. Usulan ini dimaksudkan agar umat Islam yang menjalankan kewajiban zakat sekaligus membayar pajak tidak menghadapi beban ganda.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah juga mempertimbangkan prinsip keadilan dalam penyusunan kebijakan perpajakan bagi masyarakat dari seluruh pemeluk agama.

Menanggapi hal itu, BAZNAS menyatakan akan terus membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi Kemenkeu pada masa mendatang.

Di sisi lain, BAZNAS menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan maupun rencana pengalokasian dana zakat untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang dihimpun BAZNAS tetap mengacu pada ketentuan syariah. Fakir miskin menjadi prioritas utama dari delapan golongan penerima zakat atau asnaf.

Rapat kerja tahun ini mengangkat tema "Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa". Melalui forum tersebut, BAZNAS berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat dan pajak dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Upaya ini diharapkan turut mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.


Optimalisasi zakat bukan hanya tentang meningkatkan penghimpunan dana, tetapi juga memastikan manfaatnya sampai kepada mereka yang berhak menerima. Karena itu, pembahasan kebijakan zakat dan pajak perlu tetap memperhatikan prinsip keadilan, ketentuan syariah, serta kepentingan masyarakat luas. Di tengah upaya membangun kesejahteraan bersama, zakat, infak, dan sedekah dapat terus menjadi wujud kepedulian yang menguatkan kehidupan umat dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

Kontributor: Raeihan
Editor: MAS
Sumber: www.mui.or.id  




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment