Baznas Perkuat Akuntabilitas Zakat

By Revolusioner 18 Nov 2026, 07:00:30 WIB Nasional
Baznas Perkuat Akuntabilitas Zakat

Keterangan Gambar : Foto: Dok. Baznas.go.id


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengajak seluruh jajaran BAZNAS, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk meningkatkan mitigasi risiko hukum dan ketertiban administrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengelolaan arsip dinamis serta penerapan retensi dokumen guna mendukung tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel.

Penguatan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Webinar Kelas Hukum Volume ke-7 bertema “Mitigasi Risiko Hukum melalui Penguatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Retensi Dokumen dalam Pengelolaan Zakat”. Kegiatan yang diselenggarakan Pusdiklat BAZNAS RI secara daring itu berlangsung baru-baru ini.

Webinar tersebut diikuti Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI Taris, S.E.I., M.M., Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rio Admiral Parikesit, S.H., M.H., serta para pimpinan dan amil BAZNAS tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Baca Lainnya :

Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainut Tauhid Sa'adi, menekankan bahwa kearsipan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas lembaga. Menurut dia, setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan dalam pengelolaan zakat perlu didukung landasan hukum serta dokumentasi administrasi yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Arsip bukan sekadar tumpukan kertas atau dokumen pelengkap semata, melainkan merupakan alat bukti yang sah, sekaligus menjadi benteng perlindungan dan instrumen mitigasi risiko hukum bagi BAZNAS. Apabila sewaktu-waktu dilakukan evaluasi atau audit, BAZNAS telah siap dengan rekam jejak yang transparan dan akuntabel," kata Zainut.

Sebagai langkah memperkuat sistem kearsipan, BAZNAS telah menerbitkan sejumlah regulasi internal. Instrumen tersebut meliputi Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 72 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip, Peraturan Ketua BAZNAS Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip, serta Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 250 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Zainut menegaskan bahwa keberadaan berbagai aturan tersebut perlu diikuti penerapan yang konsisten di seluruh tingkatan organisasi BAZNAS.

"Keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi secara konsisten di seluruh tingkatan BAZNAS," tegas dia.

Sementara itu, Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rio Admiral Padiksit, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengelolaan arsip yang tertib dan berkesinambungan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat di setiap tingkatan lembaga.

"Setiap tahap pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti. Pertama, penghimpunan melalui bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi. Kedua, pendistribusian melalui verifikasi mustahik, penetapan, dan bukti penyaluran. Ketiga, pendayagunaan melalui program, pendampingan, dan laporan hasil. Keempat, akuntabilitas melalui laporan keuangan serta audit syariah dan keuangan," jelas Rio.

Dia menambahkan, arsip yang autentik, utuh, dan tepercaya tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti hukum, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki bahwa dana yang mereka amanahkan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan arsip perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemusnahan yang sah dapat dilakukan jika sebuah arsip sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara," jelas Rio.

Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat tidak hanya dibangun melalui besarnya dana yang dihimpun dan luasnya manfaat yang disalurkan, tetapi juga melalui keterbukaan serta pertanggungjawaban setiap prosesnya. Administrasi dan arsip yang tertata menjadi bagian penting untuk memastikan amanah muzaki terjaga. Karena itu, penguatan tata kelola perlu berjalan beriringan dengan semangat berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan pengelolaan yang tertib dan tepercaya, kebaikan yang dititipkan masyarakat dapat memberi manfaat lebih luas dan berkelanjutan bagi umat.

Kontributor: Raeihan
Editor: MAS
Sumber: www.baznas.go.id  



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment