Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi. Letak geografis Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik, keberadaan ribuan sungai, wilayah pesisir yang luas, serta tingginya curah hujan membuat masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan hingga erupsi gunung api.

Bencana tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga berdampak pada rumah, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, sarana kesehatan, dan berbagai infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Karena itu, penanggulangan bencana membutuhkan sumber daya besar dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.093 kejadian bencana terjadi di Indonesia sepanjang 2024. Peristiwa tersebut menyebabkan 540 orang meninggal dunia, 63 orang hilang, serta 11.531 orang mengalami luka-luka. Selain itu, lebih dari 8,1 juta orang tercatat menderita dan mengungsi akibat berbagai bencana.

Baca Lainnya :

• IEE Sulap Wakaf Abadi Jadi Aset Produktif0
• MUI: Digitalisasi Wakaf Dongkrak DAU 0
• JT I Dukung Wakaf Energi Al Washliyah0
• Jabar Gerakkan Wakaf Digital0
• BWI Percepat Sertifikasi Wakaf0

Sebagian besar bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor, yang memiliki kaitan erat dengan kondisi cuaca dan perubahan lingkungan. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana bukan hanya persoalan kedaruratan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Dampak ekonomi akibat bencana juga terlihat dari banyaknya aset masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Pada 2024, BNPB mencatat sedikitnya 80.304 unit rumah rusak akibat bencana. Kerusakan juga terjadi pada 612 fasilitas pendidikan, 415 fasilitas peribadatan, 82 fasilitas kesehatan, 89 fasilitas perkantoran, dan 445 jembatan.

Kerusakan tersebut membutuhkan biaya pemulihan yang tidak sedikit. Banjir besar yang melanda kawasan Jabodetabek pada Maret 2025, misalnya, diperkirakan menyebabkan kerusakan dan kerugian sekitar Rp1,7 triliun. Kondisi itu menunjukkan bahwa satu kejadian bencana saja dapat memberikan tekanan ekonomi yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah.

Dalam kondisi tersebut, hasil pengelolaan wakaf dapat menjadi salah satu instrumen filantropi Islam yang berpotensi membantu masyarakat terdampak bencana. Berbeda dengan bantuan konsumtif yang manfaatnya cenderung bersifat sementara, wakaf dapat dikembangkan menjadi aset produktif sehingga manfaatnya dapat diberikan secara berkelanjutan.

Dana wakaf, khususnya wakaf uang, dapat dihimpun dan dikelola secara profesional untuk membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Dengan tata kelola yang tepat, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang tetap memberikan manfaat setelah masa tanggap darurat selesai.

Pada fase awal bencana, hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban. Bantuan dapat berupa makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, tempat pengungsian, hingga layanan kesehatan.

Lembaga pengelola wakaf juga dapat menyediakan fasilitas darurat seperti hunian sementara, dapur umum, sumur atau instalasi air bersih, serta sarana sanitasi. Pemanfaatan wakaf pada kondisi darurat dapat memperkuat upaya kemanusiaan dengan mengarahkan dana sosial masyarakat kepada kelompok yang membutuhkan bantuan secara cepat.

Peran wakaf juga dapat diperluas pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Banyak masyarakat terdampak kehilangan rumah, tempat usaha, sekolah, bahkan akses terhadap layanan kesehatan. Wakaf dapat diarahkan untuk pembangunan rumah layak huni, sekolah, masjid, klinik kesehatan, jembatan, dan fasilitas air bersih.

Selain itu, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Aset wakaf dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, pusat perdagangan, fasilitas usaha, maupun sarana produksi yang dikelola secara produktif. Hasil pengelolaannya kemudian dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Potensi wakaf juga dapat diarahkan untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pemanfaatan aset wakaf tidak harus menunggu bencana terjadi, tetapi dapat dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Pemanfaatannya antara lain dapat berupa pembangunan pusat evakuasi, fasilitas pendidikan kebencanaan, sumber air bersih, ruang terbuka hijau, kawasan perlindungan lingkungan, serta hunian yang dirancang lebih tahan terhadap ancaman bencana. Dengan pendekatan tersebut, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat.

Tingginya frekuensi bencana dan besarnya kerugian yang ditimbulkan menunjukkan perlunya sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Karakteristik wakaf dinilai sesuai dengan kebutuhan tersebut karena pokok asetnya dapat dipertahankan, sedangkan manfaatnya dapat terus disalurkan kepada masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan potensi wakaf. Pengelolaan wakaf yang amanah, profesional, dan produktif dapat menjadi salah satu upaya dalam membantu korban bencana, mempercepat pemulihan, serta memperkuat ketahanan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam di masa mendatang.

Kontributor: Tia

Editor: MAS

Sumber: www.bwi.go.id