UIN Madura Bidik SBSN 2028

By Revolusioner 16 Nov 2026, 00:19:43 WIB Z-Academy
UIN Madura Bidik SBSN 2028

Keterangan Gambar : Foto: Dok. Kemenag.go.id (Humas UIN Madura)


Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan realisasi pembangunan sarana pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dukungan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan kampus yang dinilai telah memadai untuk menunjang pembangunan fasilitas pendidikan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI, Ansari, menyampaikan harapan tersebut saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke UIN Madura, Jumat (13/11/2026).

“InsyaAllah SBSN sudah kami sentil tadi dan mudah-mudahan segera terealisasi. Saya sudah tanyakan kepada Pak Rektor, alhamdulillah lahannya tersedia dan luas. Tinggal bagaimana SBSN-nya terealisasi,” ujar Ansari.

Baca Lainnya :

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI. Selain itu, agenda tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi rektor dan sivitas akademika mengenai pengelolaan pendidikan di UIN Madura. Ansari berharap kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam.

Dorongan realisasi SBSN tersebut berkaitan dengan kebutuhan UIN Madura dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan setelah bertransformasi dari institut menjadi universitas pada 2025. Rektor UIN Madura menyampaikan bahwa pembangunan laboratorium terpadu menjadi salah satu prioritas kampus untuk mendukung aktivitas akademik dan pengembangan program studi.

Kebutuhan fasilitas tersebut semakin mendesak seiring rencana kampus memperluas bidang keilmuan, termasuk sains dan teknologi, farmasi herbal, serta teknologi ketahanan pangan. Keberadaan laboratorium terpadu diharapkan mampu menunjang proses pembelajaran sekaligus meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Sahiron, menjelaskan bahwa UIN Madura termasuk dalam 35 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang mengajukan usulan pembiayaan SBSN untuk 2028. Dalam daftar pengajuan tersebut, UIN Madura menempati urutan ke-11.

“Di tahun 2028, yang mengusulkan SBSN itu ada 35 PTKIN. Madura salah satunya. Dari sisi urutan, dari satu sampai 35, Madura nomor 11. Nah, nomor 11 ada kemungkinan besar masuk, tinggal nanti dicek tanahnya, apakah sudah clean and clear atau belum,” jelas Sahiron.

Menurut dia, kepastian status lahan menjadi salah satu persyaratan penting sebelum usulan pembangunan dapat diproses lebih lanjut. Lahan yang diajukan harus dipastikan memiliki status hukum yang jelas dan tersedia untuk pembangunan gedung baru, bukan digunakan untuk kegiatan renovasi bangunan lama.

“Kalau ini sudah ada sertifikatnya milik UIN Madura, apakah itu dari hibah atau dari mana pun, yang jelas clean and clear, dan itu nanti dibangun di atas tanah yang tersedia. Bukan merenovasi bangunan. Jadi, SBSN ini tanah kosong, lalu dibangun, apakah itu laboratorium terpadu atau apa,” ungkap dia.

Sahiron menambahkan, penetapan proyek yang memperoleh pembiayaan SBSN tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Agama. Setelah kementerian menyampaikan daftar usulan, proses berikutnya akan dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan melalui mekanisme trilateral meeting.

Dalam proses tersebut, Kementerian Agama akan memperkuat argumentasi mengenai kebutuhan pembangunan masing-masing perguruan tinggi, termasuk usulan pengembangan fasilitas pendidikan UIN Madura.

Kemenag Dorong Penguatan Program Studi Umum

Selain pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam proses transformasi UIN Madura. Rektor menyampaikan bahwa kampus masih membutuhkan tambahan dosen dengan latar belakang keilmuan umum. Kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring rencana pembukaan sejumlah program studi baru.

Bidang yang direncanakan untuk dikembangkan meliputi sains dan teknologi, farmasi herbal, bisnis digital, serta berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan potensi daerah. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pilihan pendidikan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Madura.

Menanggapi hal tersebut, Sahiron menekankan bahwa pembukaan program studi umum perlu disusun melalui perencanaan strategis perguruan tinggi. UIN Madura perlu menentukan bidang keilmuan yang akan dikembangkan dalam beberapa tahun mendatang, kemudian mengidentifikasi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan masing-masing program studi.

“Kami tidak mendikotomi antara ilmu agama dan umum. Coba lihat di renstranya, misalnya lima tahun ke depan itu ada farmasi, ada industri perminyakan. Maka rektor dan pimpinan kemudian mendaftar dosen apa saja yang akan dibutuhkan. Lalu ini yang diusulkan ke Kementerian Agama, Kementerian Agama ke BKN nanti untuk membuka CPNS,” ujar Sahiron.

Ia menjelaskan, pemetaan kebutuhan dosen diperlukan agar ketersediaan tenaga pendidik sejalan dengan rencana pengembangan program akademik. Sahiron juga menyebutkan bahwa Kementerian Agama telah menghimpun sekitar 5.800 usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari berbagai perguruan tinggi keagamaan negeri untuk 2026.

Melalui perencanaan yang terarah, pengembangan program studi umum di UIN Madura diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Bidang keilmuan yang dikembangkan juga perlu mempertimbangkan potensi unggulan daerah, seperti pertanian, kelautan, garam, dan tembakau. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya memperluas pilihan pendidikan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Madura.


Pembangunan fasilitas pendidikan dan penguatan tenaga pengajar merupakan investasi penting bagi masa depan generasi muda. Dukungan terhadap perguruan tinggi tidak hanya menghadirkan ruang belajar yang lebih memadai, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai potensi daerahnya. Semangat menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk gerakan zakat, infak, dan sedekah yang turut mendorong pemerataan kesempatan belajar serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Kontributor: Raeihan
Editor: MAS
Sumber: www.kemenag.go.id  



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment