Dua momentum tersebut seharusnya tidak semata dibaca sebagai perubahan konfigurasi birokrasi. Bagi masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang dapat dihasilkan oleh pemerintahan setelah perubahan ini?

Ekspektasi terhadap pemerintah semestinya diarahkan pada persoalan yang paling mendasar, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan kapasitas masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Lebih jauh lagi, Indonesia perlu melihat persoalan tersebut bukan hanya dari perspektif domestik, tetapi juga dari posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, ekonomi yang terus berkembang, serta bagian penting dari ASEAN dan dunia Muslim.

Baca Lainnya :

• Menakar Urgensi Badan Pengelolaan Dana Umat0
• Ketika Bumi Menagih Zakat Kita0
• Mengubah Kekeringan Menjadi Gerakan Kebaikan0
• Spider Man: Mencegah Budaya Mati di Museum0
• Menjadikan Sepak Bola Mesin Ekonomi Umat0

Pembangunan yang Memberdayakan Masyarakat

Dalam teori pembangunan modern, pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan human development yang dikembangkan Mahbub Ul Haq dan dipengaruhi pemikiran Amartya Sen menempatkan manusia dan kemampuannya sebagai pusat pembangunan.

Menurut pendekatan capability, pembangunan berkaitan dengan perluasan kebebasan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keamanan ekonomi, serta kesempatan berpartisipasi menjadi bagian dari kemampuan tersebut.

Perspektif ini penting bagi pemerintah yang baru melakukan rotasi kabinet. Keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui angka investasi, pertumbuhan ekonomi atau nilai ekspor. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pertumbuhan tersebut membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.

Sebab, kemiskinan bukan hanya persoalan kurangnya pendapatan. Kemiskinan juga dapat berarti terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal, teknologi, pasar, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Karena itu, agenda pengentasan kemiskinan perlu bergerak dari sekadar pendekatan bantuan menuju pemberdayaan. Masyarakat miskin bukan hanya objek penerima program pemerintah, tetapi harus diposisikan sebagai pelaku ekonomi.

Dalam konteks hubungan internasional, perdagangan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk memperluas kesempatan ekonomi. Integrasi perdagangan internasional secara historis berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Namun, manfaat perdagangan tidak otomatis dirasakan secara merata.

Di sinilah Indonesia membutuhkan strategi perdagangan yang tidak berhenti pada ekspor komoditas. Pemerintah perlu mendorong UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri kreatif, serta pelaku usaha lokal masuk ke dalam rantai nilai global.

Diplomasi ekonomi Indonesia karena itu perlu memiliki dimensi sosial. Ketika petani kecil mendapatkan akses pasar ekspor, pengusaha mikro memperoleh sertifikasi sehingga produknya dapat masuk pasar internasional, atau pengrajin daerah mampu menjual produknya melalui ekosistem perdagangan digital global, maka perdagangan internasional secara langsung dapat menjadi instrumen pemberdayaan.

Ekspektasi kepada pemerintah yang baru dilantik adalah agar diplomasi ekonomi tidak hanya berbicara tentang perjanjian perdagangan antarnegara, tetapi juga tentang siapa yang memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut.

Indonesia juga memiliki modal sosial yang besar melalui filantropi Islam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Potensinya dapat dikembangkan lebih jauh dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi.

Dalam perspektif filantropi Islam, distribusi kekayaan memiliki dimensi keadilan sosial. Wakaf, misalnya, tidak hanya dapat digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, tetapi juga dapat diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi.

Karena itu, pemerintah dapat memperkuat kolaborasi antara negara, lembaga filantropi, sektor keuangan syariah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Program bantuan masyarakat idealnya tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi dilanjutkan dengan pelatihan, modal usaha, pendampingan, akses pasar, sertifikasi, hingga integrasi dengan rantai pasok nasional dan internasional.

Pendekatan tersebut lebih dekat dengan gagasan development as freedom: memberikan masyarakat kemampuan dan pilihan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Ekonomi Halal dan Peran Global Indonesia

Salah satu peluang yang seharusnya mendapat perhatian serius pemerintahan baru adalah ekonomi halal global.

Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2025/26, belanja konsumen Muslim pada enam sektor ekonomi halal mencapai sekitar US$2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$3,56 triliun pada 2029. Laporan tersebut juga menunjukkan posisi Indonesia yang semakin penting dalam ekosistem ekonomi Islam global.

Kementerian Perdagangan pada Januari 2026 menyebut Indonesia berada di posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator 2025. Indonesia memiliki posisi kuat di sejumlah sektor, termasuk fesyen, obat dan kosmetik halal, serta pariwisata ramah Muslim.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi halal bukan sekadar isu keagamaan. Ia merupakan sektor ekonomi global yang mencakup industri makanan, fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, media, serta keuangan.

Indonesia memiliki basis konsumen Muslim yang besar sekaligus sumber daya manusia, industri kreatif, UMKM, dan kekayaan budaya yang dapat menjadi modal dalam kompetisi tersebut.

Namun, peluang pasar tidak otomatis berubah menjadi keunggulan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan produk Indonesia memiliki kualitas, sertifikasi, daya saing harga, desain, teknologi, kapasitas produksi, serta akses pasar yang memadai. Karena itu, agenda halal seharusnya tidak berhenti pada sertifikasi. Pemerintah perlu membangun halal value chain dari hulu hingga hilir.

Petani menghasilkan bahan baku. Industri mengolahnya. Lembaga sertifikasi memberikan jaminan. Perbankan dan keuangan syariah menyediakan pembiayaan. Pemerintah membuka akses perdagangan. Diplomasi ekonomi mencari pasar baru. Sementara UMKM menjadi bagian dari rantai produksi. Jika ekosistem tersebut terintegrasi, ekonomi halal dapat menjadi salah satu kendaraan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan salah satu ekonomi terbesar di dunia Muslim, Indonesia juga memiliki ruang untuk memainkan peran lebih besar dalam kerja sama ekonomi negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Indonesia tidak harus melihat negara-negara Muslim hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai mitra investasi, produksi, teknologi, pendidikan, dan pengembangan industri.

Diplomasi Indonesia dapat diarahkan untuk memperluas kerja sama sertifikasi halal, standardisasi produk, perdagangan UMKM, industri farmasi halal, fesyen Muslim, pariwisata, ekonomi digital, dan keuangan syariah. Dengan demikian, diplomasi ekonomi memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Pelantikan 26 anggota Wantimpres juga dapat menjadi momentum untuk memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan. Keberagaman latar belakang para anggota Wantimpres dapat menjadi sumber perspektif bagi Presiden. Namun, nilai strategis lembaga tersebut pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pemerintah membutuhkan perspektif yang menghubungkan ekonomi makro dengan realitas masyarakat di tingkat bawah.

Kebijakan perdagangan harus dikaitkan dengan UMKM. Kebijakan industri harus dikaitkan dengan penciptaan pekerjaan. Ekonomi halal harus dikaitkan dengan pemberdayaan. Filantropi Islam harus dikaitkan dengan pembangunan manusia. Dan diplomasi internasional harus dikaitkan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Inilah titik temu antara pembangunan nasional dan peran global Indonesia.

Pergantian kabinet seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap cara pemerintah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan.

Indonesia memiliki berbagai modal: pasar domestik yang besar, posisi strategis dalam perdagangan internasional, sumber daya alam, populasi Muslim yang besar, industri kreatif, UMKM, lembaga filantropi, serta potensi ekonomi halal yang terus berkembang. Tantangannya adalah menghubungkan semua modal tersebut menjadi satu ekosistem pembangunan.

Pemerintah baru tidak cukup hanya menjadi regulator. Negara perlu menjadi enabler yang membuka akses masyarakat terhadap modal, teknologi, pendidikan, pasar, dan jaringan global.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa banyak pejabat yang dilantik atau berapa kali kabinet mengalami perubahan. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah masyarakat memperoleh lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya.

Jika Indonesia mampu menggabungkan pendekatan pembangunan manusia, perdagangan internasional, filantropi Islam, dan ekonomi halal dalam satu strategi pemberdayaan, maka peran global Indonesia dapat memiliki makna yang lebih konkret. Indonesia tidak hanya hadir sebagai pasar bagi dunia, tetapi juga sebagai produsen, investor, inovator, dan mitra pembangunan. Dan yang paling penting, masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi global, tetapi menjadi bagian dari mereka yang menciptakan dan menikmati nilai ekonomi tersebut. (*)