- Melindungi Pekerja Migran, Menjaga Amanah Kemanusiaan
- Huruf-Huruf yang Melawan Sunyi
- Ini Beasiswa Arryman S2-S3 Inggris
- UWC Tawarkan Beasiswa Lintas Benua
- Ini Bansos Mahasiswa Pemkot Tangerang
- DD Buka Bantuan UKT Mahasiswa
- Baznas Tanam 10.500 Pohon
- KDM: Zakat Perkuat Layanan Warga
- DD Buka Layanan Pos Medis Papua
- Incess for Humanity Jangkau Papua
Melindungi Pekerja Migran, Menjaga Amanah Kemanusiaan
Oleh: Raeihan Ramadhan (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Keterangan Gambar : Foto: Dok. pribadi Raeihan Ramadhan
Bagi banyak keluarga Indonesia, keberangkatan seorang anggota keluarga ke luar negeri adalah keputusan besar yang menyimpan harapan. Ada biaya pendidikan anak yang ingin dibayar, rumah yang hendak diperbaiki, dan kehidupan yang diharapkan menjadi lebih baik. Namun, perjalanan mencari penghidupan itu tidak selalu berakhir dengan kesejahteraan. Di balik remitansi yang menopang ekonomi keluarga, sebagian pekerja migran justru menghadapi penipuan perekrutan, jeratan utang, penahanan dokumen, kekerasan, hingga perdagangan orang.
Laporan 2026 Trafficking in Persons Report: Indonesia yang diterbitkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperlihatkan bahwa eksploitasi pekerja migran masih menjadi persoalan serius. Sejumlah warga Indonesia direkrut melalui tawaran pekerjaan yang tampak sah, tetapi kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan daring di Asia Tenggara. Paspor disita, kebebasan dibatasi, dan utang digunakan sebagai alat pemaksaan. Laporan tersebut juga menyoroti layanan korban yang belum memadai serta lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan perdagangan orang (US Department of State, 2026).
Persoalan ini menuntut lebih dari sekadar imbauan agar calon pekerja migran memilih jalur resmi. Perlindungan harus hadir sejak proses perekrutan, selama bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan dan pemulihan kehidupan mereka. Dalam ruang itulah filantropi Islam dapat mengambil peran strategis: menjadi jaring solidaritas bagi mereka yang rentan, tanpa menggantikan tanggung jawab negara dan kewajiban pemberi kerja.
Baca Lainnya :
- Amanah Filantropi di Tengah Jerat Penipuan Digital0
- Zakat, Membuka Jalan Kesetaraan0
- Dana Umat untuk Menjaga Martabat Lansia0
- El Niño, Menyangga Pangan Dengan Zakat0
- Humas Zakat, Jebakan Seremonial dan Publik yang Kehilangan Cerita0
Eksploitasi Bukan Sekadar Persoalan Individu
Kerentanan pekerja migran tidak muncul begitu saja. Ia kerap berawal dari ketimpangan informasi, keterbatasan akses pekerjaan di daerah asal, ketergantungan terhadap perantara, dan biaya penempatan yang membebani. Ketika seseorang harus berutang untuk memperoleh pekerjaan, posisi tawarnya menjadi semakin lemah. Utang yang semula dimaksudkan sebagai jalan menuju penghasilan justru dapat berubah menjadi instrumen pengendalian.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah lama menegaskan prinsip perekrutan yang adil (fair recruitment). Pekerja tidak semestinya dibebani biaya perekrutan secara langsung maupun tidak langsung. Kontrak kerja harus jelas, dapat dipahami, dan diberikan sebelum keberangkatan. Dokumen identitas tidak boleh ditahan, sementara pekerja harus memiliki akses terhadap informasi dan mekanisme pengaduan yang efektif (ILO, 2019).
Tantangannya, prinsip tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi pengalaman aman bagi pekerja migran. ILO pada November 2025 mencatat bahwa perempuan pekerja migran Indonesia masih menghadapi perantara tidak bertanggung jawab, ketimpangan informasi, serta biaya perekrutan yang mendorong mereka masuk ke dalam utang. Pola eksploitasi juga berkembang melalui penipuan dan perdagangan orang berbasis teknologi digital. Karena itu, penguatan identifikasi korban, kerja sama lintas negara, dan saluran pengaduan yang aman menjadi kebutuhan mendesak.
Di tengah persoalan struktural tersebut, filantropi Islam tidak boleh hanya hadir setelah korban dipulangkan. Bantuan darurat memang penting, tetapi kebutuhan pekerja migran jauh lebih luas: konsultasi hukum, penerjemahan dokumen, tempat perlindungan sementara, layanan kesehatan dan psikososial, pendampingan keluarga, hingga dukungan untuk membangun kembali kehidupan setelah mengalami eksploitasi.
Hilman Latief (2017), dalam penelitian Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong, menunjukkan bagaimana organisasi filantropi Islam, seperti Dompet Dhuafa, berperan membantu pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Lembaga filantropi tidak hanya menjadi perantara antara pemberi bantuan dan pekerja migran, tetapi juga menggerakkan solidaritas sesama migran untuk membantu rekan mereka yang mengalami kesulitan. Temuan ini memperlihatkan bahwa filantropi Islam memiliki ruang kerja lintas batas yang tidak terbatas pada wilayah administratif negara.
Mengubah Solidaritas Menjadi Perlindungan
Peran tersebut perlu dibangun dengan tata kelola yang jelas. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki karakteristik berbeda sehingga pemanfaatannya harus disesuaikan dengan ketentuan masing-masing. Pekerja migran yang mengalami eksploitasi tidak otomatis menjadi mustahik. Namun, mereka dapat menerima zakat apabila kondisi faktualnya memenuhi kriteria salah satu dari delapan asnaf, misalnya fakir, miskin, atau gharimin apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun infak dan sedekah dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih fleksibel untuk layanan pendampingan dan perlindungan korban.
Wakaf juga dapat dikembangkan untuk menopang infrastruktur perlindungan jangka panjang, seperti rumah singgah, pusat konsultasi, fasilitas pelatihan, dan layanan pemulihan. Dengan pengelolaan profesional, hasil pengembangan aset wakaf dapat mendukung keberlanjutan layanan bagi pekerja migran dan keluarganya.
Kajian Erie Hariyanto dan kolega (2025) mengenai praktik zakat, infak, dan sedekah pekerja migran Madura di Malaysia menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban filantropi dalam konteks lintas negara berlangsung melalui negosiasi sosial dan kelembagaan. Ketidakselarasan tata kelola zakat Indonesia dan Malaysia turut memengaruhi kepercayaan terhadap lembaga formal. Sebagian pekerja migran lebih memilih jaringan kiai dan komunitas asal karena kedekatan emosional serta akuntabilitas spiritual yang mereka rasakan. Temuan ini penting: program filantropi bagi pekerja migran harus memahami jejaring sosial yang telah mereka percaya, bukan sekadar membawa model kelembagaan dari dalam negeri.
Karena itu, lembaga zakat perlu membangun kemitraan dengan organisasi pekerja migran, komunitas diaspora, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, serta lembaga pendamping di negara tujuan. Program dapat dimulai melalui edukasi hak ketenagakerjaan sebelum keberangkatan, layanan konsultasi hukum lintas negara, dana darurat bagi korban, hingga pendampingan ekonomi bagi pekerja yang telah kembali. Kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri, ILO, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) juga penting agar bantuan filantropi terhubung dengan mekanisme perlindungan yang tersedia.
Pemerintah sendiri telah mengembangkan layanan pengaduan digital bagi pekerja migran, termasuk rencana fitur pengaduan daring, pelacakan laporan, konsultasi melalui percakapan, dan tombol darurat. Inisiatif tersebut menunjukkan pentingnya akses pengaduan yang mudah, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada tindak lanjut dan koordinasi penanganan kasus.
Pada akhirnya, keberhasilan filantropi Islam tidak cukup diukur dari banyaknya dana yang terkumpul atau jumlah bantuan yang disalurkan. Ukurannya juga terletak pada kemampuan mencegah seseorang terjebak eksploitasi, mendampingi korban memperoleh keadilan, dan memastikan mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan bermartabat. Pekerja migran berangkat membawa harapan untuk keluarganya; sudah semestinya mereka tidak dipaksa menghadapi ketidakadilan seorang diri. Dana umat harus menjadi jembatan perlindungan, bukan sekadar pertolongan setelah penderitaan terjadi. (*)




.jpg)
.png)
.png)
.png)



.png)
.png)