Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., memimpin jajaran Pimpinan BAZNAS RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2026). 

Agenda rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus berbagai isu aktual terkait pengelolaan zakat nasional.

Dalam paparannya, Ketua BAZNAS RI menyampaikan arah kebijakan kelembagaan BAZNAS periode 2026–2031 yang berfokus pada penguatan tata kelola zakat nasional, peningkatan mobilisasi dan pengumpulan ZIS-DSKL, transformasi digital, penguatan pendistribusian dan pendayagunaan yang berdampak, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh jaringan BAZNAS dan LAZ di Indonesia. Selain itu, BAZNAS juga memaparkan Asta Stratas sebagai delapan strategi prioritas yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, BAZNAS RI juga memaparkan rencana pengelolaan ZIS-DSKL Tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun, dengan alokasi pendistribusian dan pendayagunaan yang difokuskan pada bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta dakwah dan advokasi. BAZNAS menegaskan bahwa dukungan APBN hanya sekitar 1,59 persen dari total pengelolaan dana ZIS-DSKL sehingga diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional.

Selain pembahasan anggaran, BAZNAS RI turut menyampaikan berbagai isu strategis pengelolaan zakat nasional, di antaranya optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kementerian, lembaga, BUMN, serta penguatan regulasi melalui peningkatan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 menjadi Peraturan Presiden guna memperkuat penghimpunan zakat. BAZNAS juga memaparkan penguatan pengelolaan dam, pengembangan UPZ Desa, hasil survei preferensi masyarakat terhadap penyaluran zakat, hingga berbagai program kemanusiaan yang dijalankan untuk masyarakat Indonesia maupun bantuan kemanusiaan bagi Palestina.

Rapat Dengar Pendapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BAZNAS RI dan Komisi VIII DPR RI guna meningkatkan tata kelola zakat nasional yang semakin akuntabel, transparan, profesional, serta mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan mustahik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., Pimpinan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Hj. Neyla Saida Anwar, M.H., M.Hum., Pimpinan Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah Hj. Saidah Sakwan, M.A., Pimpinan Bidang Digitalisasi, Keuangan, dan Operasional Dr. H. Mokhamad Mahdum, MIDEc., Ak., CPA., Pimpinan Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., Pimpinan Ex-Officio Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., dan Mochamad Agus Rofiudin. 

Hadir pula Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, serta H. Ansory Siregar.

• 2. Foto 4 (Sumber: BAZNAS RI)